Ada Potensi 1,3 Juta Hektare Tanah Terlantar untuk Program 3 Juta Rumah

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid mengungkapkan pihaknya telah memiliki data lahan seluas 1,3 juta hektare tanah telantar yang berpotensi dijadikan lahan pembangunan program 3 juta rumah. Jutaan hektare lahan itu salah satunya diidentifikasi di Mojokerto, Jawa Timur. 

"Untuk saat ini ada potensi lahan seluas 1,3 juta hektar yang telah didata. Nanti tinggal diverifikasi lokasi pastinya biar jelas," ujar Nusron usai melakukan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa malam (5/11).

Politikus Partai Golkar itu mengaku telah membuka dan menjabarkan data-data potensi lahan telantar yang bisa digunakan untuk pembangunan perumahan rakyat kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Nusron menjanjikan dalam waktu 100 hari kerja, pihaknya akan menyelesaikan pengadaan tanah di daerah Mojokerto. Lahan tersebut, katanya, sudah berstatus hak guna bangunan (HGB).

Baca juga : Dukung Program 3 Juta Rumah, Begini Kesiapan Pemprov Jakarta

"Kami buka datanya di depan timnya Pak Maruara, mereka melihat melihat dan memotrer mana saja letaknya. Nanti dilihat cocok atau enggak lahannya. Tapi, saya optimistis kalau itu bisa cepat dikerjakan, dalam 100 hari ini, insya Allah bisa digarap," katanya. 

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan  sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto pihaknya ingin agar dalam penyelenggaraan pembangunan 3 juta rumah ibisa dilaksanakan dengan efisien dan menggandeng  antar kementerian/lembaga, serta mitra kerja.

"Anggaran perumahan yang kami miliki memang terbatas tapi tidak membuat kami menyerah. Sudah banyak teman-teman pengusaha yang siap menyediakan tanah dan membangun rumah untuk rakyat," ucapnya. 

Menteri PKP mengatakan akan memanfaatkan data serta lokasi-lokasi tanah dari Kementerian ATR/BPN untuk bisa membangun rumah rakyat berpenghasilan rendah. Dengan adanya tanah yang clean and clear atau tanpa sengketa hukum dan sesuai peraturan, tentunya dapat mengurangi biaya pembangunan rumah.

"Tim kami akan survei dulu. Kami juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat supaya ini tepat sasaran. Pembangunan rumah ini untuk masyarakat ean aparatur sipil negara (ASN) yang berpenghasilan rendah," pungkasnya. (Z-11)