Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA menduduki peringkat kedua dunia untuk perokok laki-laki dewasa (58,4%) dan peringkat ke-23 secara keseluruhan (31,0%). Harga rokok yang rendah di Indonesia, rata-rata $2,87 (sekitar Rp 44.485) per bungkus, jauh di bawah rata-rata global $5,8 (sekitar Rp 89.900), dianggap sebagai faktor penyebab utama tingginya angka perokok.
Roosita Meilani Dewi, Direktur Center of Human and Economic Development, menyampaikan pentingnya kenaikan cukai yang merata. Kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang merata dapat menghindari downtrading serta mengurangi dampak negatif dari konsumsi rokok.
"Kami mengusulkan untuk menaikkan cukai rokok minimal 25% per tahun secara sama dan merata untuk semua jenis rokok,” ungkapnya.
Baca juga : DPR Kritisi Kebijakan Kemasan Polos Tanpa Merek untuk Produk Tembakau
Abdillah Ahsan, pakar cukai rokok dari Universitas Indonesia, menekankan perlunya dukungan pemangku kepentingan daerah.Meningat beban kesehatan yang ditanggung akibat konsumsi rokok sangat besar.
"Dan cukai bisa menjadi solusi efektif untuk mengurangi konsumsi,” katanya.
Ketua Udayana Central Dr. Putu Ayu Swandewi Astuti juga menyoroti dampak luas konsumsi rokok terhadap kesehatan dan ekonomi. Pengendalian konsumsi rokok melalui optimalisasi cukai penting dalam menekan angka perokok di semua segmen masyarakat.
Baca juga : Kebijakan Pemerintah Naikkan Cukai Rokok sejak 2019 Dikritisi
"Baik dewasa maupun anak muda,” tegasnya.
Ketua Tim Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau dari Kemenkes RI Dr. Benget Saragih menekankan urgensi kenaikan cukai untuk mencegah akses mudah terhadap rokok, termasuk untuk anak-anak.
Ifdhal Kasim, Koordinator Koalisi Nasional Masyarakat Sipil Pengendalian Tembakau, menegaskan bahwa kenaikan cukai berkaitan erat dengan hak asasi manusia, terutama hak atas kesehatan.
“Kenaikan pajak rokok akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan dapat membantu mencapai keadilan sosial,” katanya.
Baca juga : Anggota Baleg Kritik Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Kemenkes
Hery Chariansyah, Ketua Komisi Nasional Anak, menambahkan perlunya kebijakan yang lebih tegas dalam mengendalikan prevalensi perokok, terutama di kalangan anak-anak. Sementara itu, Affan Fitrahman dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah mendukung kenaikan cukai sebagai langkah penting melindungi generasi muda.
Tulus Abadi, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, menekankan bahwa cukai harus dipandang sebagai instrumen pengendalian, bukan hanya sebagai sumber pendapatan.
Secara keseluruhan, konferensi pers ini menekankan pentingnya kenaikan cukai hasil tembakau sebagai bagian dari strategi komprehensif untuk melindungi kesehatan masyarakat. Para pembicara berharap hasil dari konferensi ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pengendalian tembakau yang efektif untuk periode mendatang. (Z-8)
Regulasi yang tidak implementatif justru menjadi karpet merah oknum tertentu, sehingga mungkin saja beralih ke produk ilegal.
Jika diterapkan tanpa kesiapan ekosistem yang mendukung, petani tembakau bakal menghadapi tekanan ekonomi yang serius.
Wakil Ketua Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) Heru D Wardhana menjelaskan bahwa rata-rata kandungan nikotin tembakau Indonesia di atas 3-5 persen, bahkan ada pula yang lebih tinggi.
Rekomendasi Batas Maksimal Kadar Tar dan Nikotin saat ini tengah dirancang oleh Tim Penyusun Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KemenkoPMK)
Proses perumusan kebijakan masih minim transparansi dan partisipasi publik, sehingga memerlukan regulatory impact assessment (RIA) yang komprehensif.
Regulasi yang lebih ketat berpotensi mengubah peta persaingan usaha di sektor industri hasil tembakau.
Tim Pengkaji Kemenko PMK telah mengusulkan batasan kadar nikotin dan tar yang lebih rendah pada produk hasil tembakau.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menegaskan komitmen untuk menyerap seluruh aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan.
Sejumlah pelaku industri tembakau mendorong Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera menerapkan skema tarif cukai khusus yang lebih terjangkau bagi produk hasil tembakau.
Selama dua dekade terakhir, pengobatan kanker paru telah bergeser dari pendekatan yang didominasi oleh kemoterapi menuju perawatan yang sangat terpersonalisasi.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama unsur Forkopimda dan pelaku industri rokok lokal guna membahas kebijakan cukai.
Industri Hasil Tembakau (IHT) nasional kian tertekan akibat masifnya berbagai regulasi wacana pengendalian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved