Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Bank Indonesia didesak segera memangkan suku bunga acuan atau BI Rate. Itu harus dilakukan demi menghambat tanda-tanda pelambatan ekonomi yang kini sudah mulai muncul.
"Jangan sampai, perekonomian Indonesia tumbuh di bawah 5% pada triwulan III 2024 lantaran BI terlambat memutuskan penurunan bunga acuan," ujar ekonom Institute for Development of Economincs and Finance (Indef) Eko Listiyanto dalam diskusi daring bertajuk Moneter dan Fiskal Ketat, Daya Beli Melarat, Kamis (12/9).
Turunnya bunga acuan dinilai dapat membanjiri ekonomi dengan likuiditas. Banjirnya likuiditas akan menarik pergerakan sektor riil yang berimplikasi pada geliat perekonomian. Karenanya, alih-alih hanya mengamankan sektor keuangan, kebijakan BI juga mesti ditujukan untuk mendongkrak kinerja sektor riil.
Baca juga : Bank Indonesia Didesak segera Pangkas Suku Bunga Acuan
"Kami melihat cuan terbaik itu yang mengalir ke sektor riil, diputar kembali ke pereknomian, bukan hanya disimpan di sektor keuangan. Ini dibutuhkan untuk ekonomi saat ini, itu harus dari pembuat kebijakan," tutur Eko.
Faktor lain yang mestinya dijadikan pertimbangan BI memangkas suku bunga ialah transisi pemerintahan yang berjalan dengan mulus. Eko menilai itu sebagai modal penting lantaran estafet pemerintahan tak diwarani kegaduhan yang memberi dampak negatif pada perekonomian.
"Ini modal, bagaimana ini bisa mendorong perekonomian sangat bergantung pada pengambil keputusan nanti. Apakah akan business as usual, hanya merespons yang ada di global, maka stabilitas hanya akan terjadi di sektor keuangan, tapi riil melemah dan kita harus bersiap pada pertumbuhan ekonomi yang tidak membawa arah baik pada Indonesia Emas," pungkas Eko. (Z-11)
EKONOM senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad meminta Indonesia mewaspadai dampak lanjutan (second round effect) dari kebijakan tarif resiprokal AS.
Menurutnya, Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Rokok Ilegal belum menyasar akar masalah karena terlalu fokus pada penindakan di bagian hilir tanpa mengatasi sumber permasalahan dari sisi hulu.
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengungkapkan rumah tangga Indonesia semakin tertekan.
Peneliti Ekonomi Makro dan Finansial Indef Riza Annisa Pujarama menilai lima stimulus ekonomi dari pemerintah tidak akan mampu mendorong daya beli masyarakat.
Pemerintah perlu melakukan audit regulasi lintas sektor secara menyeluruh, terutama pada sektor padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja.
PENELITI Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Riza Annisa Pujarama, mendorong pemerintah untuk segera mengatur regulasi yang adil terkait ekosistem ojek online (ojol)
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin, 30 Juni 2025, dibuka menguat 34,91 poin atau 0,51% ke posisi 6.932,31.
Apindo merespons Keputusan Bank Indonesia (BI) untuk menahan suku bunga acuan di level 5,50%, tingginya suku bunga disebut menjadi penghambat lapangan kerja
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Keputusan Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan, atau BI Rate di level 5,50% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) 17-18 Juni 2025 dinilai sebagai langkah yang tepat.
BANK Indonesia(BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di angka 5,50%. Keputusan itu diambil melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 Juni 2025
LEMBAGA Penyelidik Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) menilai Bank Indonesia perlu mempertahankan tingkat suku bunga acuan, BI Rate
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved