Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo mendesak seluruh kepala daerah di Tanah Air untuk segera merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hingga memasuki bulan ke delapan di 2024, serapan APBD baru 31%.
"Tolong juga dijaga daya beli masyarakat. Dengan apa? Segera merealisasikan APBD secepat-cepatnya. Hingga saat ini, realisasi belanja di kabupaten/kota masih di angka 31%. Kecil sekali ini. Uang beredar di kabupaten bapak ibu semuanya sangat rendah," kata Jokowi saat memberi pengarahan kepada Kepala Daerah Seluruh Indonesia, di IKN, Kalimantan Timur, Selasa (13/8).
Jika peredaran uang rendah, artinya daya beli juga tidak kuat. Oleh karena itu Jokowi meminta anggaran yang ada segera digelontorkan terutama untuk kegiatan-kegiatan produktif.
Baca juga : 3 Keppres IKN belum Diteken, Pengamat Nilai akan Hambat Pembangunan dan Tinggalkan Sisa Anggaran
"Provinsi angkanya lebih baik, 41%, tetapi ini juga masih kecil. Tolong dicek lagi, didorong agar uang yang ada di APBD segera beredar di masyarakat. Sehingga perputaran uang di kabupaten, kota, dan provinsi semakin baik," kata Jokowi.
Ia memastikan akan selalu mengecek progress penyerapan secara harian.
"Ini menyangkut daya beli rakyat kita. Semakin cepat keluar APBD, semakin cepat realisasi, semakin baik," tandas Jokowi. (Z-11)
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa.
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
TRANSPARANSI anggaran daerah selalu menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam tata kelola pemerintahan.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
PEMERINTAH perlu merespon dengan cepat terkait situasi yang kian memanas di Timur Tengah.
Azis mengusulkan pemerintah provinsi memetakan prioritas layanan dasar agar kabupaten/kota memiliki rujukan yang sama dalam memperbaiki titik kerusakan paling mendesak.
Belanja negara tumbuh signifikan sebesar 25 persen, sementara pendapatan negara tercatat Rp172,7 triliun dengan pertumbuhan di kisaran satu digit.
Dalam rangka penanganan bencana Sumatra, Abdul Mu’ti menekankan bahwa Kemendikdasmen memerlukan anggaran sebesar Rp5,03 triliun.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved