Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
Presiden Joko Widodo mendesak seluruh kepala daerah di Tanah Air untuk segera merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hingga memasuki bulan ke delapan di 2024, serapan APBD baru 31%.
"Tolong juga dijaga daya beli masyarakat. Dengan apa? Segera merealisasikan APBD secepat-cepatnya. Hingga saat ini, realisasi belanja di kabupaten/kota masih di angka 31%. Kecil sekali ini. Uang beredar di kabupaten bapak ibu semuanya sangat rendah," kata Jokowi saat memberi pengarahan kepada Kepala Daerah Seluruh Indonesia, di IKN, Kalimantan Timur, Selasa (13/8).
Jika peredaran uang rendah, artinya daya beli juga tidak kuat. Oleh karena itu Jokowi meminta anggaran yang ada segera digelontorkan terutama untuk kegiatan-kegiatan produktif.
Baca juga : 3 Keppres IKN belum Diteken, Pengamat Nilai akan Hambat Pembangunan dan Tinggalkan Sisa Anggaran
"Provinsi angkanya lebih baik, 41%, tetapi ini juga masih kecil. Tolong dicek lagi, didorong agar uang yang ada di APBD segera beredar di masyarakat. Sehingga perputaran uang di kabupaten, kota, dan provinsi semakin baik," kata Jokowi.
Ia memastikan akan selalu mengecek progress penyerapan secara harian.
"Ini menyangkut daya beli rakyat kita. Semakin cepat keluar APBD, semakin cepat realisasi, semakin baik," tandas Jokowi. (Z-11)
Rencana pengalihan status PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI menyepakati besaran nilai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Terkait pegurangan Danais, Sultan menghormati keputusan pemerintah pusat, termasuk jika Danais 2026 kembali dipangkas.
Jika anggaran pendidikan dipangkas dikhawatirkan akan berdampak pada kegiatan belajar mengajar maupun pembangunan infrastruktur penunjang pendidikan.
APBD bukan sekadar dokumen anggaran, namun juga menjadi instrumen kebijakan yang mencerminkan konsistensi dan komitmen daerah untuk mendukung program pembangunan.
Diharapkan pemerintah segera mengevaluasi dan mengkaji secara cermat dan segera memutuskan langkah terbaik terkait IKN.
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
Model penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi karena tidak efisien.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved