Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo mendesak seluruh kepala daerah di Tanah Air untuk segera merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hingga memasuki bulan ke delapan di 2024, serapan APBD baru 31%.
"Tolong juga dijaga daya beli masyarakat. Dengan apa? Segera merealisasikan APBD secepat-cepatnya. Hingga saat ini, realisasi belanja di kabupaten/kota masih di angka 31%. Kecil sekali ini. Uang beredar di kabupaten bapak ibu semuanya sangat rendah," kata Jokowi saat memberi pengarahan kepada Kepala Daerah Seluruh Indonesia, di IKN, Kalimantan Timur, Selasa (13/8).
Jika peredaran uang rendah, artinya daya beli juga tidak kuat. Oleh karena itu Jokowi meminta anggaran yang ada segera digelontorkan terutama untuk kegiatan-kegiatan produktif.
Baca juga : 3 Keppres IKN belum Diteken, Pengamat Nilai akan Hambat Pembangunan dan Tinggalkan Sisa Anggaran
"Provinsi angkanya lebih baik, 41%, tetapi ini juga masih kecil. Tolong dicek lagi, didorong agar uang yang ada di APBD segera beredar di masyarakat. Sehingga perputaran uang di kabupaten, kota, dan provinsi semakin baik," kata Jokowi.
Ia memastikan akan selalu mengecek progress penyerapan secara harian.
"Ini menyangkut daya beli rakyat kita. Semakin cepat keluar APBD, semakin cepat realisasi, semakin baik," tandas Jokowi. (Z-11)
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Dalam rangka penanganan bencana Sumatra, Abdul Mu’ti menekankan bahwa Kemendikdasmen memerlukan anggaran sebesar Rp5,03 triliun.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Kunci utama dalam menyiasati keterbatasan biaya adalah dengan mengoptimalkan bahan makanan lokal dan musiman yang lebih terjangkau.
Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana untuk pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut, Sumbar.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan perlunya perubahan cara berpikir dan pendekatan mendasar dalam tata kelola kehutanan Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa APBN 2025 mencapai sekitar Rp3.600 triliun, sementara APBD sebesar Rp1.350 triliun, dan seluruh eksekusi anggaran tersebut berada di tangan ASN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved