Presiden Minta Kepala Daerah Menggagas Transportasi Massal

Presiden RI Joko Widodo mengingatkan para kepala daerah untuk memikirkan alternatif transportasi massal di kota masing-masing, terutama yang mulai rawan dengan kemacetan. Sebab dampaknya selain pada polusi udara, macet juga mengakibatkan kerugian ekonomi.

Namun, Presiden meminta agar kepala daerah siap dengan APBD masing-masing bila ingin membangun armada transportasi massal dengan teknologi tinggi.

Dia jelaskan, anggaran per 1 kilometer MRT butuh Rp 1,1 triliun di tahun 2014, dan menjadi Rp 2,3 triliun per 1 kilometer di 2024. APBD harus siap until mengcover biaya operasional. Untuk MRT Jakarta, tiap tahun APBD keluar Rp 800 miliar untuk menutup biaya MRT. Jokowi menghitung, kira-kira kalau semua jalur MRT nanti selesai kira-kira APBD harus keluar Rp 4 triliun.

Baca juga : Jokowi Ingin Transportasi Publik Gunakan Satu Sistem Pembayaran

"Ada gubernur bupati walikota yang sanggup membangun MRT? Tunjuk jari? Bali? Hati-hati, hitungannya hati-hati. Mungkin bisa membangunnya, tapi operasional nya juga tidak kecil. APBD nya siap?," tanya Jokowi, saat memberi pengarahan kepada Kepala Daerah Seluruh Indonesia, di IKN, hari ini.

Sedangkan biaya LRT untuk Bekasi ke Cibubur, biaya per kilometernya Rp 700 miliar, dan kereta cepat, anggaran biaya per kilometernya Rp 780 miliar.

Tetapi apabila tidak ada MRT, LRT, dan kereta cepat, uang yang hilang tiap tahun akibat kemacetan kendaraan bermotor mencapai Rp 65 triliun.

Baca juga : SIL UI Dorong Integrasi Antar Moda Transportasi Publik

"Kalau Jabodetabek mungkin sudah di atas Rp 100 triliun. Pilih mana, pilih dibelikan MRT, LRT, kereta cepat, atau uangnya hilang karena kemacetan setiap tahun lebih dari Rp 100 triliun. Semua kota utamanya harus mulai menghitung ini," kata Jokowi.

Sedangkan di IKN, dibangun autonomous rail transit yang memang lebih murah, karena tanpa rel, melainkan memakai magnet.

Per unitnya, untuk tiga gerbong harganya kurang lebih Rp 74 miliar per kilo meter. Biaya operasional per bulan Rp 500 juta.

Baca juga : Tarif Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta Hanya Rp1 pada 22-23 Juni 2024

"Kota-kota yang mulai macet, saya lihat tidak hanya di Jawa. Di luar Jawa pun sudah mulai macet. Mulai harus dipikirkan transportasi massalnya apa," kata Jokowi.

Apabila APBDnya tidak siap, maka Pemda harus mencari modal investasi. Tapi dia akui untuk menarik investasi, membangun kepercayaan menjadi hal yang paling sulit.

"Kalau percaya di daerah saya, di provinsi saya di kota saya di Kabupaten saya punya potensi, keunggulan, tapi kok tidak datang investor, itu tolong dievaluasi. Pasti ada yang tidak benar, ada yang perlu diperbaiki," kata Jokowi. (P-2)