MTI Desak Pemerintah Bangun Kebijakan transportasi Perkotaan

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendorong penyusunan kebijakan transportasi nasional serta percepatan pembangunan angkutan umum perkotaan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi transportasi di Indonesia.

Ketua Umum MTI Tory Damantoro mengatakan bahwa salah satu bagian utama dari kebijakan transportasi nasional ke depan adalah pembangunan sistem angkutan umum di kawasan perkotaan.

"Penduduk perkotaan sudah mencapai 170 juta orang, di sisi lain peran penting kota sebagai pusat peradaban, budaya, serta pusat pembangunan kesejahteraan bangsa harus terus dijaga dan bahkan ditingkatkan jangan sampai terhambat oleh masalah kemacetan," kata Tory dalam keterangan di Jakarta, hari ini.

Baca juga : BMKG Dorong Penggunaan Transportasi Publik untuk Atasi Polusi Udara

Untuk itu, MTI mengingatkan semua pihak terkait bahwa sudah sangat mendesak bagi kota-kota besar di seluruh Indonesia untuk memiliki sistem angkutan umum yang layak, efisien, berkeselamatan, dapat diandalkan, dan bisa menjadi kebanggaan seluruh warga masyarakat.

Dia juga mengatakan bahwa MTI menyambut baik gagasan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan yang menginisiasi penyusunan Kebijakan transportasi Nasional.

"Yang memang sudah mendesak dikeluarkan untuk memberikan arah kebijakan transportasi di periode 20 tahun mendatang sebagai terjemahan dari RPJPN 2025-2045 yang baru disahkan beberapa waktu lalu," ujarnya.

Baca juga : 65% Masyarakat Nilai Transportasi Umum di Era Jokowi Sudah Baik

Tory mengaku bahwa seluruh jajarannya mendukung penuh penyusunan dan sosialisasi kebijakan transportasi nasional yang bersifat jangka panjang tersebut.

Menurutnya, hal itu penting agar pembangunan sektor transportasi dapat makin tersusun secara terstruktur, cermat, dan kontinu melewati siklus kepemimpinan nasional yang akan datang.

"Sehingga dapat mempercepat pencapaian agenda pembangunan Indonesia secara lebih efektif, berdampak, dan berkelanjutan," terangnya.

Tory menilai bahwa untuk pembangunan angkutan umum diperlukan komitmen politik dan kerja sama yang kuat antar daerah agar dapat secara konsisten dan berkelanjutan dalam merespon kebutuhan perkembangan kota yang terus meluas melampaui batas-batas administrasi wilayah.(Ant/P-2)