Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
BURSA Efek Indonesia (BEI) Sumatra Utara (Sumut) menyebutkan sekitar 40 perusahaan berpotensi melantai di bursa efek dengan melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO).
"Jumlah itu berdasarkan riset yang kami lakukan," ujar Kepala Perwakilan BEI Sumut Muhammad Pintor Nasution seperti dilansir dari Antara, Kamis (25/7).
Pintor melanjutkan, perusahaan-perusahaan tersebut sebenarnya sudah memiliki syarat yang cukup untuk terjun ke bursa, baik dari sisi keuangan maupun tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).
Baca juga : Ini Empat Skema Perdagangan Karbon yang Disiapkan BEI
Dia menyebut, perusahaan-perusahaan dengan potensi besar tersebut umumnya berasal dari sektor industri sawit. "Selain itu ada dari sektor lain, termasuk pengolahan makanan laut," kata Pintor.
Agar perusahaan-perusahaan tersebut sepakat untuk IPO, Pintor menyampaikan bahwa BEI Sumut sudah menemui petinggi-petingginya satu per satu. Namun, perusahaan-perusahaan itu belum memberikan kepastian soal IPO, karena beberapa alasan.
Menurut Pintor, ada dua alasan yang biasanya diutarakan perusahaan untuk menunda atau menolak gagasan IPO, yakni, pertama, tidak sepakatnya para pemegang saham.
Baca juga : SRO Pasar Modal akan Rilis Sistem e-IPO dan Indeks IDX Quality30
"Sistem pemegang saham ini tidak seperti pengambilan keputusan rapat yang 2/3. Untuk masuk ke bursa, semua pemegang saham harus setuju. Satu saja menolak, tidak boleh," ujar Pintor.
Kemudian, kedua, dia menyebut perusahaan biasanya tidak ingin laporan keuangannya diketahui publik. "Padahal tujuan IPO itu supaya semuanya transparan," ujar dia.
Di Sumut, sampai April 2023, ada 12 perusahaan berbasis di Sumut yang sudah melaksanakan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO), satu perusahaan di antaranya yang menerbitkan obligasi, berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pada tahun 2024, Pintor mengatakan kemungkinan hanya akan ada satu perusahaan tambahan yang IPO. Perusahaan kesehatan yang bergerak di bisnis rumah sakit itu diperkirakan IPO pada Agutus 2024.
"Ke depan, sepertinya Bank Sumut menjadwalkan ulang IPO untuk tahun 2025. Untuk yang lain saya belum bisa memberikan petunjuk," ujar Pintor pula. (Z-6)
BEI mencatat pergerakan pasar modal Indonesia selama pekan pertama Juni 2025 menunjukkan indeks harga saham gabungan (IHSG) mengalami penurunan sebesar 0,87%.
Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Kristen Indonesia (FEB UKI) bekerja sama dengan Mirae Asset Sekuritas dan Bursa Efek Indonesia, menyelenggarakan seminar nasional
Indonesia secara global sebagai tujuan pariwisata dunia. Ini akan dimanfaatkan LFLO untuk mengubah fokus usahanya.
SEJUMLAH data perdagangan saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 3-7 Februari 2025 masih ditutup pada zona positif.
Saat ini, BEI sedang mempersiapkan Anggota Bursa untuk mendapatkan lisensi sebagai Anggota Bursa (AB) Short Selling sehingga dapat memberikan fasilitas transaksi kepada nasabah.
PT Indonesian Paradise Property Tbk (INPP) menerbitkan Obligasi I Indonesian Paradise Property Tahun 2025. Obligasi ini sukses mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed)
Penentuan batas wilayah empat pulau tersebut tak hanya didasarkan pada aspek geografis saja.
Keputusan administratif seperti Keputusan Menteri (Kepmen) tidak dapat membatalkan atau mengubah kedudukan hukum yang telah ditetapkan melalui undang-undang.
Pemerintah provinsi Aceh, Sumatra Utara, sampai tokoh masyarakat dari kedua daerah itu harus duduk bersama bersama pemerintah pusat untuk menyelesaikan polemik status empat pulau tersebut.
Secara sosiologis, situasi ini berisiko menimbulkan konflik horizontal di kalangan masyarakat yang berada di wilayah perbatasan.
Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan polemik ini secara damai dan berkeadilan.
KETUA Komisi II DPR RI mengajak Menteri Dalam Negeri, Gubernur Aceh, dan Gubernur Sumatera Utara untuk duduk bersama mencari titik temu penyelesaian polemik 4 pulau Aceh ke Sumut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved