Banyak Anggota Parpol Jadi Komisaris, ini Jawaban Kementerian BUMN

SEJUMLAH anggota partai politik (parpol) pendukung Prabowo-Gibran ditunjuk menjadi komisaris di perusahaan-perusahan BUMN. Nama-nama seperti Burhanuddin Abdullah, Andi Arief, Fuad Bawazier, hingga Simon Aloysius Mantiri merupakan pendukung presiden dan wakil presiden terpilih dan bahkan masih aktif di parpol masing-masing.

Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga menyebut penunjukan anggota parpol sebagai komisaris merupakan bagian dari transisi. BUMN merupakan perusahaan milik negara, sehingga semua yang berkaitan dengan pemerintahan pasti memengaruhi perusahaan pelat merah juga.

"Jadi wajar saja apa-apa yang berhubungan dengan pemerintah itu ada transisi yang enak gitu loh," ujarnya, Rabu (24/7).

Baca juga : Larangan Dobel Gaji Bos BUMN akan Menghemat Anggaran

Arya menegaskan bahwa penunjukan komisaris dari anggota parpol baru terjadi saat ini atau akhir kepemimpinan Erick Thohir karena ada kesinambungan dalam pemerintahan. Menurutnya, sejak rezim Presiden Soekarno belum pernah terjadi kesinambungan pemerintahan. Baru kali ini, rezim Jokowi akan dilanjutkan dengan rezim Prabowo, sehingga terjadi kesinambungan dan transisi yang baik.

"Jadi kalau ditanya, kok sekarang? Karena baru kali ini berkesinambungan pemerintahnya. Belum pernah terjadi kesinambungan yang selancar ini sepanjang Indonesia Merdeka," imbuhnya.

Dia pun menambahkan bahwa kinerja para anggota parpol yang menjadi komisaris tersebut tidak perlu diragukan. Masing-masing memiliki pengalaman dan sejauh ini BUMN memiliki kinerja yang baik.

Apalagi sebagai perusahaan milik negara, BUMN tidak pernah terlepas dari proses politik. Perubahan dinamika politik yang terjadi akan memengaruhi perusahaan plat merah juga, sehingga selama kinerja BUMN terus membaik dan orang-orang yang terpilih memiliki kapasitas yang mumpuni tentu akan berdampak positif.

"Yang namanya BUMN enggak pernah terlepas dari politik. Kenapa? Pertama, ketika BUMN mau dimerger, lapor ke mana? Ke DPR. Kalau swasta lapor ke DPR kan enggak. Mau bikin holding ke mana? Ke DPR. Dia mau IPO ke mana? Ke DPR. Mau nambah modal ke mana? Ke DPR. Swasta ada kayak gini? Enggak ada. Dan itu politik," tandasnya. (Z-2)