Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
WAKIL Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan selaras dengan RAPBN 2025 yang dibahas Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama DPR RI. Wamenkeu yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo itu enggan menjelaskan secara rinci terkait pemangkasan anggaran makan bergizi gratis dari Rp15.000 menjadi Rp7.500.
"Yang bisa saya katakan semua hal yang menyangkut program unggulan terpilih, apakah makan siang gratis dan sebagainya, itu akan selaras dengan prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan Menteri Keuangan,” ujar Thomas dalam konferensi pers, Kamis (18/7).
Menurutnya, Kemenkeu bersama Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran terus berkoordinasi dalam membahas RAPBN 2025. Dengan hadirnya Thomas dalam pemerintahan menunjukkan konsistensi untuk menjaga keberlanjutan kebijakan Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo, terutama untuk menjaga instrumen fiskal.
Baca juga : Anggota Tim Prabowo-Gibran Jadi Wamenkeu II, Sri Mulyani: Komunikasi Lebih Mudah
“Kita bekerja hampir 3,5 bulan dengan sangat intens dengan Wamenkeu, Menkeu, dan dirjen. Ini untuk meyakinkan atau justru memberikan suatu gambaran konkret bahwa konsistensi itu sudah dimatangkan. Dan saya rasa itu adalah bagian paling penting dari saya,” imbuhnya.
Meski hanya akan menjabat sebagai Wamenkeu II untuk waktu kurang lebih 3 bulan ke depan, Thomas menegaskan komitmennya untuk mematuhi semua aturan yang berlaku. Dia menyebut dirinya siap mengikuti arahan, termasuk untuk mundur dari posisinya sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra.
"Saya akan ikuti semua ketentuan yang berlaku, termasuk kalau mundur dari jabatan sebagai Bendahara Umum Gerindra," tandasnya. (Van/Z-7)
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Program MBG ini diharapkan bisa dinikmati hingga warga di pelosok Kabupaten Bogor.
Sebanyak enam dapur yang sudah beroperasi mampu memenuhi kebutuhan MBG sebanyak 14.098 pelajar.
Pengamat menyebut sekolah gratis dan pemenuhan gizi yang baik lewat MBG sama-sama hak warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah.
Mantan Wali Kota Solo FX Rudy mengusulkan anggaran makan bergizi gratis atau MBG dialihkan untuk membiayai sekolah dasar gratis. JPPI menilai usulan itu konkret
GP Ansor mengapresiasi peluncuran seribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) di pesantren oleh Cak Imin.
Jargon ‘oke gas’ yang dikumandangkan Prabowo selama kampanye Pilpres 2024 harus dibuktikan dengan karya nyata.
Banggar DPR dan pemerintah menyepakati postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk disahkan menjadi Undang Undang dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (19/9).
Menkeu dan Wamenkeu melaporkan perkembangan pembahasan RUU RAPBN 2025 di DPR, utamanya tentang program presiden terpilih.
Kementerian Keuangan mesti melakukan upaya ekstra untuk mencapai target pendapatan negara seperti yang tertuang dalam RAPBN sebesar Rp3.005,1 triliun.
Kemendikbud-Ristek menyatakan anggaran untuk yang diberikan di tahun depan tak akan cukup membiayai berbagai program yang akan dijalankan.
Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menyepakati perubahan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved