Thomas Djiwandono, Keponakan Prabowo bakal Dilantik Jadi Wamenkeu

Thomas Djiwandono Dilantik Jadi Deputi Gubernur BI, Presiden Prabowo Tekankan Pengabdian untuk Rakyat

PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan pesan tegas kepada Thomas Djiwandono yang baru saja dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Profil Juda Agung: Dari Deputi Gubernur BI ke Wakil Menteri Keuangan RI

Karier Juda di BI dimulai sebagai Staf Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, termasuk penugasan di Kantor Perwakilan BI London (1992–1999).

Thomas Djiwandono Usul Tinggalkan Skema Burden Sharing Era Pandemi

Thomas Djiwandono mengusulkan agar pemerintah dan bank sentral meninggalkan skema burden sharing yang diterapkan pada masa pandemi covid-19.

Jabatan Wamenkeu Kosong, Kepala Staf Kepresidenan Nilai Wajar jika Ada Reshuffle Kabinet

KEPALA Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menuturkan apabila reshuffle kabinet Merah Putih merupakan hal wajar. Sebab, saat ini jabatan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) kosong

Thomas Djiwandono: Penunjukan Deputi BI tak Dibahas dengan Prabowo

DEPUTI Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih Thomas Djiwandono mengaku tidak pernah ada pembahasan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait penunjukan dirinya.

Thomas Djiwandono Bantah Isu Disiapkan Jadi Gubernur BI

Pada Senin (26/1) sore, Komisi XI DPR RI resmi menetapkan keponakan Presiden Prabowo Subianto itu sebagai deputi gubernur BI dalam rapat internal yang berlangsung singkat, kurang dari satu jam. 

Penambahan Wamen, Pengamat: Makin tidak Jelas Arah Indonesia

ARAH pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin tak jelas dan tampak serampangan. Penambahan kursi wakil menteri (wamen) di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah Harus Segera Laksanakan Putusan MK terkait Larangan Wamen Rangkap Jabatan

PAKAR Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri untuk rangkap jabatan.

KPK Kaji Polemik Rangkap Jabatan Wamen terkait Putusan MK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri merangkap jabatan. Kajian ini diharap bisa mencegah celah korupsi terbuka.

Pemerintah Diyakini Jalankan Putuskan MK Soal Wamen tak Boleh Rangkap Jabatan

MK mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. MK melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan.

Mahkamah Konstitusi Putuskan Larangan Wakil Menteri Merangkap Jabatan Lain

Mahkamah Konstitusi secara tegas melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.

Jimly Asshiddiqie: Presiden Harus Perintahkan Wamen Patuh Tidak Rangkap Jabatan

Mahkamah Konstitusi secara resmi melarang wakil menteri atau wamen merangkap jabatan.

Secarik Kertas, Pesan buat Ibu Pertiwi: Refleksi atas Kepergian YBR di Ngada NTT

Koperasi Waralaba

Reformasi Peradilan dan Krisis Integritas

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia