Utang Bertambah dan Pendapatan Menurun, Apa Risikonya Bagi Indonesia?

EKONOM dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ariyo DP Irhamna menilai bahwa peningkatan utang di tengah menurunnya pendapatan negara akan berdampak pada investment rating Indonesia. Indonesia akan dianggap tidak mampu membayar utang atau memiliki risiko gagal bayar.

"Risiko jika menambah hutang dan pendapatan menurun adalah credit/ investment rating kita menurun sebab indonesia dianggap tidak mampu menambah pendapatan dan meningkatkan risiko gagal bayar," ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu (14/7).

Untuk itu, pemerintah sebaiknya lebih berhati-hati dalam menambah hutang. Di sisi lain harus ada kebijakan untuk meningkatkan pendapatan dan menekan pengeluaran.

Baca juga : Amerika Selamat dari Kebangkrutan, Batas Utang Ditangguhkan Hingga 2025

Menurut Ariyo, salah satu pengeluaran terbesar dalam program pemerintah adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Meski menggunakan skema investasi pihak ketiga, pembangunan IKN bisa dihentikan di pemerintah berikutnya bila ingin meningkatkan pendapatan dan menurunkan pengeluaran.

"Pemerintah perlu meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran. Peningkatan pendapatan pemerintah perlu memperbaiki administrasi perpajakan, pengenaan tax saat harga komoditas melambung tinggi. Sedangkan program yang perlu dihentikan adalah IKN," kata dia.

Pengamat ekonomi lainnya Ahmad Sadruddin menilai penambahan utang akan berisiko pada ketahanan negara. Baik ekonomi maupun politik, sosial dan keamanan bisa terdampak di masa depan.

Baca juga : Prabowo Diklaim tak akan Naikkan Hutang Tanpa Tingkatkan Pendapatan Negara

"Penambahan utang berisiko pada ketahanan negara, baik ketahanan ekonomi maupun ketahanan Polsoshankam. Sekalipun saat ini Debt Ration terhadap GDP masih 33.74% dari PDB 2024 dan dianggap masih jauh dari batasan 60%, namun hal ini tetap menjadi warning potensi ancaman pada ketahan," ucapnya.

"Jika utang luar negeri terus membengkak, ada risiko pada penurunan ketahanan ekonomi negara yang biasanya berlanjut dalam bentuk penguasaan sumber daya alam oleh asing, pemaksaan SDM asing, pemaksaan penggunaan alat operasi (pabrik, tambang dll) dari import terutama berupa barang-barang bekas," tambah Ahmad.

Dia mengatakan bahwa pemerintah merasa tidak ada pilihan untuk menciptakan ruang belanja negara. Namun harusnya masih ada alternatif untuk menahan hutang luar negeri, seperti efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, menghentikan belanja negara yang tidak ada implikasi pada terciptanya GDP.

"Penghematan penyelenggaraan rapat-rapat/kegiatan pemerintah di tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya cash flight ke negara lain, pengurangan barang import termasuk kendaraan bermotor dengan didorong penggunaan produk dalam negeri, dan lainnya," tandasnya. (Z-10)