Amerika Selamat dari Kebangkrutan, Batas Utang Ditangguhkan Hingga 2025

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Ketua Kongres Kevin McCarthy telah membuat kesepakatan yang dapat menyelamatkan Paman Sam terbebas dari gagal bayar utang atau default yang jatuh tempo pada 1 Juni 2023 mendatang.

Kedua pihak, yakni pemerintah dan kongres sepakat akan menangguhkan batas utang hingga 1 Januari 2025. Biden juga diminta untuk memangkas anggaran 2024-2025.

Hasil negosiasi berminggu-minggu ini akan disahkan oleh Kongres menjadi Undang-Undang (UU). Kesepakatan itu tercapai pada Minggu (28/5), dalam perjanjian untuk menaikkan plafon utang negara. Mereka juga mencoba untuk mengamankan cukup suara dari anggota partai masing-masing di DPR agar disahkan dalam sepekan ke depan.

Baca juga : Erdogan Dihujani Selamat oleh Putin hingga Biden

Perjanjian akhir antara kedua pemimpin itu dikonfirmasi oleh seorang sumber yang mengetahui situasi tersebut. Kesepakatan Biden dan McCarthy digunakan sebagai Rancangan Undang-undang (RUU) untuk disahkan sebelum mencapai tenggat waktu 5 Juni demi menghindari kondisi gagal bayar.

Isinya mencakup pemangkasan anggaran belanja negara. Biden mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih bahwa ia percaya diri RUU itu akan disahkan Kongres. McCarthy juga percaya diri saat berbicara di Gedung Kongres.

“Pada akhirnya, orang-orang dapat memeriksanya bersama-sama agar dapat mengesahkannya," jelasnya.

Baca juga : Bank Indonesia Waspadai Anomali Dolar AS, Tahan BI Rate 5,75%

Kongres memegang bola panas yang akan menentukan nasib AS, berhasil menghindari kondisi gagal bayar atau justru mendorong perekonomian global memasuki krisis.

Gagal bayar dapat mengakibatkan membekunya pasar keuangan dan memicu krisis keuangan dunia. Jutaan lapangan kerja akan hilang, tingkat utang dan pengangguran akan melonjak, dan kejatuhan pasar saham dapat menghilangkan triliunan dolar kekayaan masyarakat. Semuanya akan terjadi kecuali kehancuran pasar obligasi pemerintah AS senilai US$24 triliun.

Tenggat waktu

Para pensiunan dan kelompok lain yang gusar sudah mulai membuat rencana darurat apabila program bantuan sampai terhambat. McCarthy dan juru rundingnya menggambarkan kesepakatan itu sudah sesuai dengan keinginan Partai Republik meski gagal memangkas anggaran seperti yang diinginkan.

Pejabat senior Gedung Putih memberi tahu perkembangan itu kepada para anggota Kongres dari Fraksi Demokrat dan menelepon langsung beberapa di antaranya untuk menarik dukungan.

Dukungan dari kedua partai dibutuhkan agar RUU itu disahkan DPR dan Senat AS sebelum tenggat waktu terjadinya kondisi gagal bayar pada 5 Juni mendatang. Para anggota kongres kemungkinan baru akan kembali bekerja pada Selasa (30/5), setelah akhir pekan Hari Pahlawan.

McCarthy sudah berjanji kepada para anggota kongres dirinya akan mengunggah draf RUU selama 72 jam sebelum pemungutan suara dilakukan.

Para negosiator menyetujui sebagian tuntutan Partai Republik untuk memperketat persyaratan kerja para penerima program bantuan makanan (food stamps), yang disebut anggota DPR Fraksi Demokrat sebagai hal yang tidak mungkin dilakukan.

RUU itu diperkirakan dapat segera dibagikan kepada DPR agar pemungutan suara dapat dilakukan sedini pada Rabu (31/5), sebelum diserahkan kepada Senat apabila disetujui di DPR. Poin utama dari kompromi itu adalah kesepakatan mengenai anggaran selama dua tahun, yang pada intinya akan mempertahankan jumlah anggaran tahun fiskal 2023 pada tahun fiskal 2024.

Sambil meningkatkan anggaran pertahanan dan veteran, serta membatasi peningkatan anggaran maksimal 1% pada tahun fiskal 2025. Itu semua dilakukan sembari menaikkan batas pinjaman alias plafon utang, selama dua tahun, mendorong isu politik yang volatil itu melewati periode pemilihan presiden berikutnya.

Partai Republik berhasil memperoleh tuntutan mereka untuk memperketat persyaratan kerja bagi penerima bantuan pemerintah. Pengetatan itu memastikan orang-orang penerima bantuan makanan berusia 49 sampai 54 tahun harus memenuhi persyaratan kerja, apabila mereka tidak berkebutuhan khusus dan tidak memiliki tanggungan keluarga. Sementara itu, Biden juga berhasil mengamankan pengecualian bagi veteran dan tunawisma.

Ubah UU Kebijakan Lingkungan

Kesepakatan Biden dan McCarthy juga mengubah UU Kebijakan Lingkungan Nasional dengan menunjuk satu lembaga utama yang mengembangkan tinjauan lingkungan, dengan harapan menyederhanakan proses.

Kesepakatan itu juga menghentikan sejumlah pendanaan untuk mempekerjakan agen-agen lembaga pajak negara (IRS) baru, sesuai harapan Partai Republik, membatalkan anggaran bantuan virus corona sebesar kurang lebih US$30 miliar, serta mempertahankan anggaran sebesar US$5 miliar untuk pengembangan vaksin covid-19 generasi berikutnya.

Kesepakatan itu tercapai setelah Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan kepada Kongres bahwa AS bisa gagal membayar kewajiban keuangannya per 5 Juni. Kenaikan plafon utang yang kini berada pada angka US$31 triliun memungkinkan negara untuk mengambil lebih banyak pinjaman untuk membayar tagihan-tagihannya yang sudah diasuransikan. (VOA/Z-4)