Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DEFISIT Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 diperkirakan mencapai 2,70% dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut melampaui angka yang telah diasumsikan pada 2,92% terhadap PDB.
"Di tengah dinamika global yang kurang kondusif, defisit anggaran sampai akhir 2024 diperkirakan berada pada level 2,70% PDB atau melebar dari target APBN 2024 yang sebesar 2,29% PDB," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Senin (8/7).
Pelebaran angka defisit anggaran itu merupakan kalkulasi dari prakiraan pendapatan negara hingga akhir tahun yang diprediksi mencapai Rp2.802,5 triliun. Prakiraan itu sedikit lebih tinggi dari asumsi awal pendapatan negara dalam APBN 2024 senilai Rp2.802,3 triliun.
Baca juga : APBN Defisit 0,34% di Semester I
Sri Mulyani mengatakan, kinerja pendapatan negara sepanjang tahun itu diperkirakan ditopang oleh aktivitas ekonomi yang masih terjaga dan tumbuh positif di sepanjang tahun. Pendapatan tersebut juga ditopang oleh reformasi perpajakan, peningkatan dividen BUMN, dan peningkatan layanan kementerian/lembaga (K/L).
Belanja negara sepanjang tahun diperkirakan mencapai Rp3.412,2 triliun atau 102,6% dari pagu sebesar Rp3.325,1 triliun. Itu terjadi lantaran APBN masih berperan untuk meredam gejolak perekonomian dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
"Pelaksanaan APBN 2024 akan dijaga agar tetap sehat dan sustainable sebagai salah satu jangkar stabilitas ekonomi, menjaga momentum pertumbuhan serta mendukung berbagai agenda prioritas pembangunan nasional," terang Sri Mulyani.
Dia menambahkan, defisit anggaran yang diperkirakan melebar itu akan tetap diupayakan dengan menerapkan strategi pembiayaan yang hati-hati dan efisien. Hal tersebut termasuk dengan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 2024, sehingga bisa mengurangi kebutuhan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
"Ini diharapkan akan tetap dapat menjaga stabilitas makro, khususnya pergerakan nilai tukar dan yield SBN. Arah defisit APBN 2025 yang telah disepakati dengan DPR di kisaran 2,29%-2,82% memberikan sinyal komitmen yang kuat dari pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal ke depan," tutur Sri Mulyani. (Z-2)
Sri Mulyani dikenal luas sebagai salah satu Menteri Keuangan terbaik Indonesia dengan masa jabatan terlama, sekaligus sosok perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut.
Posisi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan berakhir pada 8 September 2025 setelah reshuffle Presiden Prabowo. Kepergiannya diwarnai kontroversi. Simak rangkuman isu yang mengemuka.
Blavatnik School of Government (BSG) Oxford menjadi sorotan. Kenali misi BSG, program prestisius Distinguished Public Service Fellow, serta deretan tokoh global yang pernah mengajar.
Sri Mulyani Indrawati resmi bergabung sebagai pengajar dalam program World Leaders Fellowship 2026 di Blavatnik School of Government, University of Oxford. Ini Profilnya.
Purbaya sudah membuka penyelewengan. Kini, menjadi tugas penegak hukum menindaklanjuti. Maukah mereka?
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memotong anggaran transfer ke daerah (TKD) dan dinilai lebih baik dari Sri Mulyani
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Ahmad Safei meminta Kementerian Perhubungan bersama Basarnas, TNI, dan Polri untuk segera melakukan pencarian korban hilangnya pesawat ATR 42-500
Wakil Ketua Komisi V DPR RI mendesak Kemenhub melakukan audit soal insiden hilangnya kontak pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) dengan registrasi PK-THT di wilayah Maros
Pesawat tersebut dilaporkan hilang kontak pada Sabtu (17/1) sekitar pukul 13.17 WITA, dan hingga kini proses pencarian serta verifikasi masih dilakukan oleh Basarnas, TNI/Polri
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta mengatakan inisiatif pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved