Headline
Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester I 2024 mengalami defisit Rp77,3 triliun atau setara 0,34% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi tersebut dinilai masih berada dalam kendali Bendahara Negara.
Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan Laporan Semester I 2024 dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (8/7). "Apabila dilihat dari postur keseluruhan di 2024, desain defisit APBN 2024 sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% terhadap PDB. Maka realisasi defisit Rp77,3 triliun atau 0,34% terhadap PDB masih berada di dalam range defisit yang didesain 2,29% dari PDB," ujarnya.
Realisasi defisit dalam enam bulan pertama di 2024 itu berasal dari kinerja pendapatan negara yang baru mencapai Rp1.320,7 triliun atau 47,1% dari pagu sebesar Rp2.802,3 triliun. Realisasi pendapatan tersebut tumbuh negatif 6,2% jika dibanding realisasi di periode yang sama di 2023 sebesar Rp1.407,9 triliun.
Sementara realisasi belanja negara pada semester I 2024 tercatat senilai Rp1.398,0 triliun atau setara 42% dari pagu APBN 2024 yang sebesar Rp3.325,1 triliun. Kinerja belanja tersebut tercatat tumbuh 11,3% dari realisasi di periode yang sama di 2023 senilai Rp1.255,7 triliun.
"Dengan kenaikan belanja, posisi di semester I keseimbangan primer masih surplus Rp162,7 triliun. Kalau dibanding tahun lalu yang surplus Rp368,2 triliun, sekarang mengalami penurunan," jelas Sri Mulyani. (Z-2)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui sistem Coretax telah bermasalah sejak awal pengembangannya. Ia menyebut kelemahan utama terletak pada desain yang tidak baik
Purbaya menjelaskan bahwa meskipun kondisi global penuh ketidakpastian, permintaan domestik masih menjadi mesin utama penggerak ekonomi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Purbaya juga melihat saat ini belum ada urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melebarkan defisit APBN.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui wacana pelebaran defisit APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui perihal wacana pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ketegangan di Selat Hormuz dorong harga minyak dunia naik. Studi FEB UI menyebut BUMN Indonesia menghadapi tekanan besar, terutama di sektor energi dan transportasi.
Lonjakan harga minyak dunia dorong kenaikan BBM. Ekonom nilai langkah ini penting untuk jaga stabilitas APBN.
Presiden menjelaskan kebutuhan untuk efisiensi itu melihat skor ICOR Indonesia yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan harga BBM tak akan naik hingga akhir 2026 meski minyak dunia tembus US$100. Simak jaminan kekuatan APBN di sini.
Ia menegaskan pemerintah akan tetap memprioritaskan belanja yang lebih produktif dan tepat sasaran.
PARTAI amanat Nasional atau PAN dan Golar merespons wacana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR serta menekankan evaluasi APBN
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved