Serapan Pupuk Subsidi Baru 32%, Komisi IV DPR: Penyaluran tidak Efektif

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengkritisi rendahnya serapan pupuk subsidi yang baru mencapai 32,6% dari total alokasi 9,55 juta ton. Sebanyak 7,58 juta petani terdaftar hingga sekarang belum menebus pupuk subsidi. Masalah ini dinilai menjadi salah satu factor penyebab turunnya angka produksi beras di sepanjang tahun ini.

“Rendahnya serapan pupuk subsidi menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam sistem distribusi yang ada. Pemerintah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mencari solusi yang tepat agar pupuk subsidi dapat tersalurkan secara optimal dan tepat sasaran,” ujar Akmal di Jakarta, Kamis (4/7).

Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyaluran pupuk subsidi. Penggunaan teknologi dan data digital dalam proses distribusi diyakini belum maksimal. Padahal, itu dapat membantu memonitor penyaluran pupuk secara real-time dan mencegah penyalahgunaan.

Baca juga : Pupuk Langka, DPR Soroti Revitalisasi PT Pupuk Kujang Cikampek

"Pemerintah harus memastikan bahwa data petani yang berhak menerima pupuk subsidi akurat,” tegasnya.

Anggota Badan Anggaran DPR itu juga menyarankan agar pemerintah memperbaiki koordinasi antara Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia, dan pemerintah daerah.

“Koordinasi yang baik antara berbagai pihak sangat penting untuk memastikan penyaluran pupuk berjalan lancar. Pemerintah pusat harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pendataan yang akurat dan memastikan distribusi pupuk mencapai petani yang benar-benar membutuhkan,” tambahnya.

Baca juga : Tindakan Bulog Membeli Beras dari Kamboja Dinilai akan Menekan Petani Lokal

Selain itu pengawasan yang ketat perlu dilakukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan pupuk subsidi.

Politisi Sulawesi Selatan ini juga menggarisbawahi pentingnya edukasi kepada petani mengenai cara penggunaan pupuk yang tepat.

“Petani perlu diberikan edukasi dan pendampingan tentang cara penggunaan pupuk yang efisien dan efektif agar hasil produksi dapat optimal. Ini juga akan membantu mengurangi ketergantungan pada pupuk subsidi dalam jangka panjang,” jelasnya.

Lebih lanjut Andi mengingatkan ketidakpastian dalam penyaluran pupuk subsidi dapat berdampak negatif pada produksi pangan nasional.

“Jika masalah ini tidak segera diatasi, dampaknya akan sangat merugikan, baik bagi petani maupun bagi ketahanan pangan nasional. Pemerintah harus bertindak cepat dan tepat untuk memastikan penyaluran pupuk subsidi berjalan sesuai rencana,” tandas Akmal. (Z-11)