Tindakan Bulog Membeli Beras dari Kamboja Dinilai akan Menekan Petani Lokal

ANGGOTA Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan turut mengomentari rencana pemerintah yang menugaskan Perum Bulog untuk membeli gabah/beras dari Kamboja.

Daniel menyebut bahwa tindakan tersebut dapat berdampak terhadap tertekannya petani lokal.

"Implikasinya yah petani lokal semakin tertekan," kata Daniel saat dihubungi pada Rabu (12/6).

Baca juga : Pemerintah Berikan Fleksibilitas Harga untuk Bulog Serap Produksi Dalam Negeri

Di sisi lain, Daniel menyebut bahwa walaupun saat ini Perum Bulog juga membeli beras/gabah dari dalam negeri, ia meminta agar produksi di dalam negeri tidak boleh tertinggal.

"Produksi dalam negeri tidak boleh turun, malah harus terus ditingkatkan," terang dia.

Produksi Dalam Negeri

Sementara itu, menurut anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Akmal menilai bahwa penugasan Perum Bulog membeli beras dari luar negeri dilatarbelakangi oleh produksi dalam negeri yang menurun.

Baca juga : Kementan Jaga Stok Beras 1,2 juta ton Sampai November 2023

"Memang produksi dalam negeri mengalami penurunan produksi akibat perubahan iklim (El Nino) dan pengurangan lahan pertanian sehingga Bulog ditugaskan membeli ke negara-negara produsen," ujar dia.

Saat ini, sambung dia, Pemerintah memang tengah berkonsentrasi untuk memenuhi stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) karena saat ini stok CBP yang ada sangat terbatas.

Sebagaimana diketahui, Perum Bulog menyatakan bahwa pihaknya siap menjalankan penugasan pemerintah yang telah disampaikan Presiden Republik Indonesia dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terkait kerjasama ekonomi dan investasi pangan, khususnya perberasan, dengan negara Kamboja.

“Pada dasarnya kami siap melaksanakan penugasan tersebut. Kami juga telah melakukan komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh dan dengan beberapa pelaku usaha beras di Kamboja dan negara sekitarnya. Sejauh ini Bulog juga sudah melakukan kerjasama perdagangan beras dengan Kamboja baik dengan skema b to b maupun skema g to g di tahun 2023 dan awal 2024. Kami juga telah melakukan pembicaraan awal dengan perbankan nasional terkait peluang investasi tersebut," jelas Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi. (Fal/Z-7)