Kemenkeu belum Bisa Pastikan Nasib Anggaran K/L Tahun Depan

DIREKTUR Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, pembahasan mengenai anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) masih dibahas oleh tiap instansi bersama dengan DPR RI.

Karenanya, dia tak bisa memastikan apakah ada penurunan atau kenaikan terhadap pagu tiap K/L di tahun depan. "Masih dinamis. Detailnya masih harus di-work out. Kita tunggu saja penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2025 oleh Bapak Presiden tanggal 16 Agustus," ujarnya saat dihubungi, Senin (1/7).

Pernyataan itu berkaitan dengan laporan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang menilai anggaran KL di tahun depan akan mengalami penurunan rerata 10% hingga 20%. Itu terjadi lantaran adanya keinginan dari pemerintah yang sekarang dan nanti memasukkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca juga : Pengamat Nilai Perlu Ada Reformulasi Kebijakan Pendidikan

"Rata-rata penurunan pagu anggaran K/L bisa mencapai 10-20% dari tahun sebelumnya, hal ini diduga berkaitan dengan program makan bergizi yang akan direalisasikan pada tahun 2025," ujar Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan melalui keterangan pers yang dikutip pada Sabtu (29/6).

Adapun FITRA menilai presentase pasti penurunan anggaran K/L disebut masih cukup dinamis lantaran saat ini masih dalam kerangka pagu indikatif.

Karenanya, masing-masing K/L masih bisa bernegosiasi melalui forum trilateral dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas hingga pembacaan Nota Keuangan 16 Agustus mendatang.

Baca juga : Komisi 3 DPR RI Apresiasi Capaian BNPT dan Dukung Penuh Penambahan Aggaran Tahun 2025

Peluang untuk bernegosiasi juga masih dapat dilakukan pada saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada Agustus hingga Oktober 2024.

Berdasarkan simulasi yang dikeluarkan Bappenas, program MBG membutuhkan alokasi dana Rp71 triliun untuk 20 ribu porsi pada 2025. Alokasi tersebut merupakan simulasi awal dari kebutuhan per tahun sebesar Rp185,2 triliun.

Adapun berdasarkan data yang dihimpun Media Indonesia, alokasi anggaran sejumlah K/L pada tahun depan mengalami penurunan. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), misalnya, pagu indikatif di tahun depan hanya Rp681 miliar, turun dari anggaran tahun ini sebesar Rp1,22 triliun.

Lalu pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) tercatat Rp75,63 triliun, terjun bebas dari anggaran tahun ini yang mencapai Rp212,8 triliun. Kemudian pagu indikatif Kementerian Perhubungan tercatat Rp24,76 triliun, turun dari anggaran tahun ini sebesar Rp38,60 triliun.

Berikutnya pagu indikatif Kementerian Pertanian tercatat Rp8,06 triliun, turun dari anggaran 2024 yang sebesar Rp14,7 triliun. (Z-6)