Kemnaker Optimis Capaian Survei Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi

 MENTERI Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah optimis persentase pepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mencapai 100%. 

Kemenaker juga mengalami peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dari tahun 2022 memperoleh indeks 76,10 menjadi 78,73 di tahun 2023. Selain itu Kemnaker memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan pada 2023.

"Saya dengan senang hati menyampaikan semua capaian yang diraih Kemnaker. Capaian ini tentunya merupakan hasil dari kerja keras seluruh Pejabat dan Pegawai di Kemnaker, " ujar Ida Fauziyah dalam sambutan acara 'Diseminasi Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023' di ruang Tridarma Kemnaker, Senin (24/6). 

Baca juga : Menaker Ida Fauziyah Harap SMK Asy-Syarif Mitra Industri Jadi Pendidikan Vokasi di Mojokerto

Capaian itu dinilai sudah on the track dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas, sikap profesional, dan integritas pegawai, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Ida mengatakan berbagai upaya dilakukan Kemnaker membentuk sikap kerja pegawai yang professional dan berintegritas. Di antaranya mengurangi pelayanan publik bersifat tatap muka dengan mengoptimalkan website SIAPKerja; membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi, dan penegakkan integritas dan sikap antikorupsi melalui Apel Pagi Kementerian yang dilaksanakan setiap bulan.

"Sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi serta memitigasi risiko terjadinya fraud, kami mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP) Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan dua kegiatan," ujar Ida.

Baca juga : Kemenko PMK: Reformasi Birokrasi Fokus Turunkan Angka Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

Kedua kegitan itu ialah monitoring bulanan pada pengelolaan keuangan di setiap unit kerja sehingga diharapkan akuntabiitas pengelolaan keuangan, selalu terjaga sesuai rambu-rambu yang ditetapkan Kementerian Keuangan. Kedua, Probity Audit (penilaian independen) terhadap pengadaan barang dan jasa untuk memastikan  proses dilakukan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Atas keberhasilan itu, Ida mengingatkan pegawai Kemnaker tidak cepat berpuas diri. Sebaliknya melakukan berbagai langkah terobosan untuk menjadi lebih baik, dengan menyambut pelaksanaan SPI 2024 secara antusias.  

"Mari kita jadikan SPI ini sebagai momentum untuk melihat kondisi Kemnaker dari hasil penilaian kita sendiri, sehingga kita semakin mencintai rumah kita ini yaitu Kemnaker dengan selalu menjaga sikap profesional dan berintegritas dalam melaksanakan tugas sehari-hari,"  katanya.

Sekjen Anwar Sanusi mengatakan selain mencermati hasil SPI Kemnaker Tahun 2023, tujuan kegiatan Diseminasi ini menguatkan komitmen bersama dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan publik bagi jajaran Pimpinan dan seluruh pegawai Kemnaker. (Z-3)