Pendapatan APBN Turun 7%, Pengamat Sebut Akibat Kebijakan Masa Lalu

PENGAMAT ekonomi Yanuar Rizky menilai turunnya pendapatan APBN hingga 7% di bulan Mei 2024 merupakan dampak dari kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo di masa lalu. Sama halnya dengan investasi yang akan memberi dampak di masa depan, apa yang terjadi saat ini tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan sebelumnya.

"Ya, kalau investasi adalah transaksi hari ini untuk masa depan, maka apa yang terjadi hari ini adalah hasil investasi kebijakan di masa lalu," ujarnya kepada Media Indonesia, Senin (24/6).

Dijelaskannya, akar dari turunnya pendapatan, pertama, karena naiknya nilai tukar rupiah yang membuat harga barang konsumsi naik. Sementara daya beli kelompok menengah stagnan, dan kelompok atas cenderung menahan belanja dan menahan cash (saving) karena kekhawatiran ketidakpastian akibat melemahnya kurs.

Baca juga : Alokasikan Anggaran 5% ke Bansos Menyusahkan

Kedua, sisi perdagangan yang barangnya dari impor akibat turunnya konsumsi mengurangi belanja barang impor. Ketiga, sisi produksi yang bahan bakunya dari impor, juga mengurangi belanja, karena kesulitan penyesuaian harga jual.

"Sisi lain, ekspor komoditas seperti batu bara juga menurun, karena China juga tengah mengalami tekanan industri karena turunnya demand barang jadi dari Amerika Serikat dan Eropa. Itu semua mengakibatkan tekanan penerimaan," jelasnya.

Menurut Yanuar, ini menunjukan tantangan yang besar dari pemerintahan baru dalam mengatasi kegagalan belanja APBN di masa lalu yang dibiayai utang berbunga tinggi. Pasalnya hal itu tidak mampu menumbuhkan produktivitas fiskal, utamanya dalam hal daya tahan pangan yang terus turunnya rasio pertanian dari GDP dan daya kerja yang juga erus turunnya rasio manufaktur dari GDP.

Baca juga : Menkeu: Pemerintah Berusaha Maksimal Tekan Kemiskinan

"Pemerintahan baru perlu fokus, mencari Quick Win sekaligus memitigasi risiko jurang fiskal yang terjadi. Perlu tim yang efisien dan efektif dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi fiskal moneter dan dana jaminan sosial ke pangan, energi, dan uang beredar," kata dia.

Diketahui, kondisi perekonomian global telah memengaruhi kinerja APBN 2024. Hal itu terlihat dari pendapatan negara pada Mei 2024 yang tercatat lebih rendah dibanding Mei 2023.

"APBN 2024 tidak terlepas dari lingkungan global yang berubah sangat besar, ada dari sisi harga minyak, yield, exchange rate dan juga memengaruhi kinerja dari perusahaan-perusahaan," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Pajak, Senin (24/6).

Pada Mei 2024, pendapatan negara tercatat senilai Rp1.123,5 triliun, turun 7,1% dari realisasi pendapatan di periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.209,0 triliun. Penurunan tersebut terjadi karena terjadi penurunan penerimaan di semua sektor pendapatan. (Van/Z-7)