Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
CHIEF Economist of BCA Group, David Sumual mengatakan bahwa sampai saat ini masih banyak transaksi judi online lewat perbankan dan melakukan pembayaran lewat financial technology (fintech).
"Jadi sebenarnya memang harus ada aturan khusus yang melibatkan bank termasuk fintech untuk mengantisipasi itu," kata David saat dihubungi pada Minggu (9/6).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan untuk turut serta memberantas aktivitas judi online atau daring yang kian marak. Salah satu upayanya dengan membangun sistem untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan.
Baca juga : 5.000 Rekening Terkait Judi Online Diblokir OJK
"Mungkin perlu ada koordinasi antara perbankan dengan regulator terkait sistemnya untuk mencegah (judi online). Tapi ini memang harus integral antara sektor finansial dengan regulator dalam hal ini OJK dan kementerian komunikasi, karena kan ini menyangkut website-website nya juga," terang dia.
Selain membangun sistem di perbankan, ia juga berharap kedepan Indonesia memiliki political will yang bisa membuat efek jera agar judol tidak meluas.
"Yang penting udah ada political will apakah efektif atau engga kan nanti yang penting sudah ada sistem punishment nya, harus ada efek jera kalau menurut saya supaya tidak meluas," tandasnya. (Z-6)
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) akan terus memperkuat pengawasan di sektor perbankan seiring dengan semakin kompleksnya aktivitas perbankan yang semakin beragam dan cepatnya digitalisasi.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan giro sebesar 19,13%, tabungan 8,19%, dan deposito 14,28%.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) dinilai berada pada posisi yang lebih siap memasuki 2026 dibandingkan bank-bank besar lainnya.
Menurut Pramono, pencatatan saham Bank Jakarta di BEI tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong profesionalisme perusahaan.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menarik dana pemerintah sebesar Rp75 triliun dari total penempatan Rp276 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sistem perbankan.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
OJK menegaskan komitmennya menindak pelanggaran pasar modal secara konsisten untuk menjaga integritas pasar dan melindungi investor.
Bursa Efek Indonesia dan KSEI telah mengajukan beberapa inisiatif kepada MSCI yang selaras dengan delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia.
Pejabat Sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, mengatakan BEI dijadwalkan kembali melakukan pertemuan lanjutan dengan MSCI pada 11 Februari 2026.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meyakini pasar modal Indonesia secara jangka menengah-panjang masih sangat prospektif dan menarik bagi investor.
Meningkatnya kasus kekerasan dalam penagihan utang oleh debt collector menjadi peringatan keras bagi industri pembiayaan nasional.
BEI angkat bicara terkait sejumlah perkara dugaan manipulasi dan kejahatan pasar modal atau dikenal praktik saham gorengan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved