Level Defisit Anggaran Masa Transisi Harusnya Rendah

PERISET dari Center of Reform on Economic (CoRE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, defisit anggaran untuk pemerintahan baru semestinya dipatok di level yang rendah, alih-alih mendekati batas maksimal 3%. Itu didasari pada sejumlah pertimbangan yang berkaitan langsung dengan keberlanjutan fiskal negara.

"Sebenarnya selama ini tidak ada angka rigid yang menuju pada batasan atau kisaran defisit tertentu di masa transisi pemerintahan. Hanya, berkaca pada transisi pemerintah sebelumnya di 2019 dan 2014, defisit itu diset berada di bawah 2,5% terhadap PDB," ujarnya saat dihubungi, Rabu (5/6).

Apalagi saat ini ekonomi dunia masih dihadapkan pada fenomena suku bunga acuan tinggi untuk waktu yang lama (higher for longer) dari The Federal Reserve. Tingginya defisit untuk membiayai program-program pemerintahan baru secara gegabah berpotensi memperbesar penarikan utang negara.

Baca juga : Defisit Diperkirakan Terkendali meski Ada Peningkatan Belanja

Itu dinilai berisiko lantaran beban bunga dan jumlah utang yang akan dibayarkan di kemudian hari menjadi jumbo imbas kondisi dunia saat ini. "Saat ini suku bunga tinggi Maka ada peluang ketika penerbitan surat utang dilakukan oleh pemerintah ini akan berdampak pada cost of fund yang lebih mahal," jelas Yusuf.

Kondisi ekonomi dunia pula, lanjutnya, memberikan tekanan pada penerimaan negara. Jika program-program pemerintahan baru dipaksakan untuk dieksekusi di tahun depan, dikhawatirkan keberlanjutan fiskal akan terganggu.

Karenanya dia sependapat dengan kekhawatiran DPR RI ihwal angka defisit anggaran yang dipatok terlampau tinggi. "Karena beberapa program belanja, terutama yang diajukan oleh pemerintahan terpilih itu masih membutuhkan waktu untuk mengetahui apakah program tersebut relatif bisa dijalankan," imbuh Yusuf.

"Bisa dijalankan dalam konteks apakah kemudian program yang dimaksud relatif mampu mencapai outcome tertentu. Jadi karena membutuhkan waktu yang lebih lama, pemerintah terpilih sebenarnya harus mematangkan terlebih dahulu rancangan program dan masukan dari DPR," pungkasnya. (Z-6)