Pemerintah Kota di Indonesia Harus Menyiapkan APBD untuk Membangun Moda Transportasi Massal

PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) sudah seringkali menyampaikan di tahun 2045, sebanyak 70% penduduk Indonesia akan berada di perkotaan. Sedangkan, pada skala dunia, di tahun 2050, sebanyak 80% penduduknya akan berada di perkotaan.

Maka yang terjadi adalah beban kota akan menjadi sangat berat. Oleh sebab itu, sering Jokowi tekanan rencana kota secara rinci harus dimiliki setiap kota di Indonesia.

"Sehingga jangan sampai kita memiliki kota yang mencekam. Sekarang ini yang banyak terjadi di Amerika dan Eropa," kata kata Jokowi pada Pembukaan Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ke-XVII Tahun 2024, di Balikpapan, Selasa (4/6).

Baca juga : Presiden : Kota-Kota Macet karena Terlambat Membangun Transportasi Publik

Penyebab mencekamnya kota antara lain karena banyaknya pengangguran, tunawisma. Presiden tidak ingin hal tersebut terjadi di Indonesia.

Jokowi ingin semua kota menjadi tempat yang layak ditinggali, nyaman dihuni, dan lovable. Sehingga orang yang berkunjung ke kota-kota tersebut ingin kembali berkunjung, dan orang yang tinggal di kota tersebut mencintai kotanya karena kotanya memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakatnya.

Dia katakan saat ini sudah banyak kota di Indonesia yang mulai macet lalu lintasnya, seperti Surabaya, Balikpapan, Bandung, dan Medan.

Baca juga : BPTJ Sambut Positif Pengurangan Kemacetan di Jakarta

"Semuanya sudah mulai macet," kata Jokowi.

Oleh sebab itu, rencana kota mengenai transportasi massal, dan transportasi umum itu harus disiapkan. Selama ini orang akan selalu berpikir kepada kendaraan teknologi canggih seperti subway, MRT, dan LRT untuk mengurai kemacetan. Namun moda transportasi tersebut memakan biaya yang sangat mahal.

MRT Jakarta memakan biaya Rp1,1 triliun per kilogram waktu pertama kali dibangin. Sekarang biayanya menjadi Rp2,3 triliun per kilometer. Sedangkan untuk LRT Jakarta memakan biaya Rp600 miliar per kilometer, dan Rp780 miliar per kilometer untuk kereta cepat.

Baca juga : Presiden Jokowi Minta Menhub Atasi Masalah Antrean Pemudik di Ciwandan

"Tolong tunjuk jari kota mana yang siap membangun MRT dan LRT dengan APBDnya. Ngga ada yang mampu. Apalagi kereta cepat, meski tidak semahal subway," tantang Jokowi.

Oleh sebab itu sekarang ada barang baru, yaitu ART (autonomous rapid transit), yang tidak memakai rel tetapi pakai magnet, yang bisa terdiri dari dua hingga tiga gerbong. Dikatakan Jokowi ini jauh lebih murah.

"Nanti kalau ada kota yang APBDnya memiliki kemampuan, tolong berhubungan dengan Menteri Perhubungan, bisa bagi-bagi (biaya), APBD 50%, APBN 50%, misalnya," kata Jokowi.

Sebab kalau kota-kota tidak diupayakan mengenai transportasi massalnya, maka pada 10 hingga 20 tahun yang akan datang semua kota akan macet.

"Ngga percaya? Kita lihat nanti. Kalau kota-kota tidak menyiapkan diri mengenai transportasi massalnya (akan terjadi macet)," kata Jokowi. (Z-3)