Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi segera mengatasi kemacetan di jalan menuju Pelabuhan Ciwandan, Banten. Seperti diberitakan, pada akhir pekan lalu, para pemudik kendaraan roda dua yang hendak menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung via Pelabuhan Ciwandan harus antre berjam-jam untuk naik ke kapal.
"Ada sedikit yang perlu penanganan lebih fokus yaitu di Merak, utamanya berkaitan dengan yang naik sepeda motor di Ciwandan. Tadi minta penjelasan ke Menteri Perhubungan semuanya sudah dicarikan solusi," ujar Jokowi saat meninjau arus mudik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Senin (8/4).
Di luar itu, ia melihat manajemen penyelenggaraan mudik Lebaran tahun ini cukup baik.
Baca juga : Kepadatan di Pelabuhan Penyeberangan Merak Masih Terkendali
"Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun lalu saya kira tahun ini jauh lebih bagus. Saya tidak melihat ada antrean yang terlalu panjang di airport atau di stasiun, atau di terminal yang begitu ramai dan berdesak-desakan. Itu saya lihat tidak ada," terangnya.
Mengenai antisipasi kecelakaan selama arus mudik dan balik, Jokowi minta agar manajemen yang baik tetap dipertahankan. Masalah sekecil apapun, tegasnya, harus segera diselesaikan.
"Ya manajemen yang baik diteruskan. Manajemen yang sudah baik diteruskan, yang ada masalah kecil-kecil segera diselesaikan. Saya kira apa perencanaan yang rapih akan memunculkan sebuah pelaksanaan yang baik. Saya kira diorganisasi ini sangat baik," paparnya. (Z-11)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Budi Karya Sumadi sebagai saksi kasus korupsi proyek jalur kereta api DJKA Kemenhub.
Mantan Menhub Budi Karya Sumadi mangkir dari panggilan KPK terkait pengembangan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta yang turut menjerat Sudewo.
KPK memanggil eks Menhub Budi Karya Sumadi untuk mendalami kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Jawa Timur. Sudewo telah ditetapkan sebagai tersangka.
Asep mengatakan apabila KPK memanggil Budi Karya Sumadi maka yang bersangkutan akan dipanggil lebih dari sekali dalam penyidikan kasus DJKA tersebut.
KPK menegaskan tidak melupakan keterlibatan mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dalam kasus dugaan suap pembangunan jalur kereta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved