Pemerintah Fokus Rumuskan Kebijakan Pro UMKM

UTUSAN Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerjasama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono menggelar kegiatan focus group discussion (FGD) dengan tema penguatan peran dan partisipasi UMKM dalam peningkatan kinerja perekonomian dan pengentasan kemiskinan, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (6/5).

Mardiono mengatakan, peran UMKM dalam menopang perekonomian Indonesia sangatlah besar. Maka, sudah perlu diberlakukan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan peran UMKM.

“Sebagaimana kita ketahui UMKM merupakan salah satu penghasil lapangan kerja terbesar di banyak negara dan terbukti mendukung pengurangan pengangguran, sekaligus mampu meningkatkan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah fokus untuk merumuskan kebijakan yang berpihak kepada UMKM,” tutur Mardiono.

Baca juga : Membangun Masa Depan Grosir Digital

Mardiono menyebut, kebijakan pemerintah yang berpihak kepada UMKM antara lain dengan meningkatkan kemitraan, memperluas akses pembiayaan bagi UMKM melalui permodalan usaha, hingga mengakselerasi penciptaan startup dan peluang usaha baru.

“Guna menjawab tantangan pengembangan UMKM sebagai instrumen pengentasan kemiskinan juga dibutuhkan beberapa upaya lainnya. Seperti pemerintah juga perlu mengakselerasi penyediaan sistem basis data terpadu bagi UMKM dan lengkap agar dapat diakses oleh berbagai pihak,” jelasnya.

Mardiono menambahkan, koordinasi dukungan program dan pengembangan UMKM pun perlu dibutuhkan dari berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai target pengentasan kemiskinan di Indonesia.

“Untuk menguatkan peran UMKM dan memberantas kemiskinan di Indonesia butuh kerja sama dan kerja keras seluruh pemangku kepentingan. Terutama melalui upaya-upaya kolaboratif agar dukungan lebih tepat sasaran sekaligus mendorong penggunaan teknologi digital,” pungkasnya.

Adapun FGD pada kali ini juga menghadirkan berbagai narasumber seperti Herbert Siagian Staf Ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing Kementerian Koperasi dan UKM, Muhamad Candra Utama selaku Senior Executive Vice President Ultra Micro BRI. Kemudian, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Bappenas Maliqi, dan Ekonom Senior CORE Hendri Saparini. (Z-6)