Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara lebih baik dan tepat. Kebiasaan untuk menumpuk belanja di akhir tahun mesti bisa ditinggalkan agar uang negara dapat memberikan kontribusi optimal dan merata pada perekonomian.
Analis senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P. Sasmita menilai kebiasaan itu sedianya tak hal yang buruk dari sisi pengelolaan anggaran. Penumpukan di akhir tahun membuka peluang penurunan kualitas belanja dan menurunkan efektivitas pengawasan.
"Dari sisi perekonomian, awal tahun kontribusi government spending cenderung menurun dan menekan angka pertumbuhan ekonomi. Karena belanja pemerintah kurang agresif, maka multiplier effect-nya kepada sektor-sektor terkait juga akan terasa dan akan mengurangi kontribusinya kepada pertumbuhan," ujarnya saat dihubungi, Jumat (26/4).
Baca juga : Urusan Administrasi Dinilai Jadi Sebab Lambatnya Serapan Anggaran
Hal itu berkaitan dengan kinerja anggaran yang mencatatkan surplus di awal-awal tahun. Surplus anggaran, kata Ronny, kerap terjadi di beberapa bulan dalam semester pertama tahun anggaran. Itu menandakan pemerintah belum bisa mengoptimalisasi belanja negara.
Padahal di triwulan pertama tahun ini ada penambahan belanja pegawai karena kenaikan upah dan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). Belum lagi gelontoran bantuan sosial gencar diberikan sedari awal tahun berjalan.
Mestinya hal itu dapat mendorong realisasi belanja negara ke titik yang lebih tinggi dan memberi dampak pada perekonomian. Pemerintah, kata Ronny, mestinya juga bisa mendorong percepatan penyelesaian kontrak proyek-proyek strategis di awal tahun agar realisasi belanja negara dapat optimal.
Baca juga : Surplus Anggaran terus Menyusut, Kini Tersisa Rp8,1 triliun
"Beban belanja pembangunan belum banyak yang direalisasikan. Anggaran di awal tahun dari bulan ke bulan masih bersifat belanja rutin dan sebagian belanja sosial," kata dia.
"Sementara belanja pembangunan dalam bentuk proyek-proyek berbiaya besar dan jumbo biasanya baru mulai berjalan secara masif menjelang pertengahan tahun, baik di bulan Mei nanti maupun di bulan Juli," sambungnya.
Kebiasaan itu mesti bisa diubah oleh pemerintah. Tujuannya agar belanja negara dapat memberikan dampak kepada perekonomian secara merata di tiap bulan maupun triwulan, alih-alih hanya banyak dirasakan di penghujung tahun.
Lebih lanjut, Ronny menilai dengan cara pengelolaan anggaran yang sama, defisit anggaran tahun ini diperkirakan tidak akan terlalu besar, alias masih berada di bawah batas maksimum, yakni 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). (Mir/Z-7)
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengelola ekonomi secara pruden dengan mengusung kebijakan yang pro-pertumbuhan dan pro-rakyat. T
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
urbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran yang digunakan untuk iuran 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza bisa diambil dari apbn
Dalam rangka penanganan bencana Sumatra, Abdul Mu’ti menekankan bahwa Kemendikdasmen memerlukan anggaran sebesar Rp5,03 triliun.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Kunci utama dalam menyiasati keterbatasan biaya adalah dengan mengoptimalkan bahan makanan lokal dan musiman yang lebih terjangkau.
Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana untuk pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut, Sumbar.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan perlunya perubahan cara berpikir dan pendekatan mendasar dalam tata kelola kehutanan Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa APBN 2025 mencapai sekitar Rp3.600 triliun, sementara APBD sebesar Rp1.350 triliun, dan seluruh eksekusi anggaran tersebut berada di tangan ASN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved