Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara lebih baik dan tepat. Kebiasaan untuk menumpuk belanja di akhir tahun mesti bisa ditinggalkan agar uang negara dapat memberikan kontribusi optimal dan merata pada perekonomian.
Analis senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P. Sasmita menilai kebiasaan itu sedianya tak hal yang buruk dari sisi pengelolaan anggaran. Penumpukan di akhir tahun membuka peluang penurunan kualitas belanja dan menurunkan efektivitas pengawasan.
"Dari sisi perekonomian, awal tahun kontribusi government spending cenderung menurun dan menekan angka pertumbuhan ekonomi. Karena belanja pemerintah kurang agresif, maka multiplier effect-nya kepada sektor-sektor terkait juga akan terasa dan akan mengurangi kontribusinya kepada pertumbuhan," ujarnya saat dihubungi, Jumat (26/4).
Baca juga : Urusan Administrasi Dinilai Jadi Sebab Lambatnya Serapan Anggaran
Hal itu berkaitan dengan kinerja anggaran yang mencatatkan surplus di awal-awal tahun. Surplus anggaran, kata Ronny, kerap terjadi di beberapa bulan dalam semester pertama tahun anggaran. Itu menandakan pemerintah belum bisa mengoptimalisasi belanja negara.
Padahal di triwulan pertama tahun ini ada penambahan belanja pegawai karena kenaikan upah dan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). Belum lagi gelontoran bantuan sosial gencar diberikan sedari awal tahun berjalan.
Mestinya hal itu dapat mendorong realisasi belanja negara ke titik yang lebih tinggi dan memberi dampak pada perekonomian. Pemerintah, kata Ronny, mestinya juga bisa mendorong percepatan penyelesaian kontrak proyek-proyek strategis di awal tahun agar realisasi belanja negara dapat optimal.
Baca juga : Surplus Anggaran terus Menyusut, Kini Tersisa Rp8,1 triliun
"Beban belanja pembangunan belum banyak yang direalisasikan. Anggaran di awal tahun dari bulan ke bulan masih bersifat belanja rutin dan sebagian belanja sosial," kata dia.
"Sementara belanja pembangunan dalam bentuk proyek-proyek berbiaya besar dan jumbo biasanya baru mulai berjalan secara masif menjelang pertengahan tahun, baik di bulan Mei nanti maupun di bulan Juli," sambungnya.
Kebiasaan itu mesti bisa diubah oleh pemerintah. Tujuannya agar belanja negara dapat memberikan dampak kepada perekonomian secara merata di tiap bulan maupun triwulan, alih-alih hanya banyak dirasakan di penghujung tahun.
Lebih lanjut, Ronny menilai dengan cara pengelolaan anggaran yang sama, defisit anggaran tahun ini diperkirakan tidak akan terlalu besar, alias masih berada di bawah batas maksimum, yakni 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). (Mir/Z-7)
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya terhadap sektor pendidikan. Dalam pidato yang disampaikan di hadapan civitas akademika Unhan RI
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Hingga April 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp100 triliun atau 33,1% dari target, tumbuh 4,4% (yoy), utamanya didorong oleh lonjakan penerimaan bea keluar.
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Namun hingga saat ini, banyak parpol yang belum secara aktif membuka laporan pertanggungjawaban kepada publik.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggulirkan bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) untuk 227 unit dengan anggaran total Rp3,405 miliar.
Hingga saat ini anggaran yang telah dikeluarkan untuk 1.315 ijazah sebanyak Rp4,3 miliar.
Bantuan pemutihan ijazah ini telah terlaksana secara bertahap sejak 25 April 2025.
Perlu segera adanya revisi regulasi yang mengatur soal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar mencakup semua sekolah termasuk sekolah swasta secara menyeluruh.
Pemerintah harus menyikapi putusan ini secara serius, terutama dari sisi regulasi dan pembiayaan
Akibat rob, setiap hari warga harus berjibaku menghadapi kesulitan banjir dengan menerobos genangan setinggi lutut orang dewasa untuk dapat keluar masuk desa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved