Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara lebih baik dan tepat. Kebiasaan untuk menumpuk belanja di akhir tahun mesti bisa ditinggalkan agar uang negara dapat memberikan kontribusi optimal dan merata pada perekonomian.
Analis senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P. Sasmita menilai kebiasaan itu sedianya tak hal yang buruk dari sisi pengelolaan anggaran. Penumpukan di akhir tahun membuka peluang penurunan kualitas belanja dan menurunkan efektivitas pengawasan.
"Dari sisi perekonomian, awal tahun kontribusi government spending cenderung menurun dan menekan angka pertumbuhan ekonomi. Karena belanja pemerintah kurang agresif, maka multiplier effect-nya kepada sektor-sektor terkait juga akan terasa dan akan mengurangi kontribusinya kepada pertumbuhan," ujarnya saat dihubungi, Jumat (26/4).
Baca juga : Urusan Administrasi Dinilai Jadi Sebab Lambatnya Serapan Anggaran
Hal itu berkaitan dengan kinerja anggaran yang mencatatkan surplus di awal-awal tahun. Surplus anggaran, kata Ronny, kerap terjadi di beberapa bulan dalam semester pertama tahun anggaran. Itu menandakan pemerintah belum bisa mengoptimalisasi belanja negara.
Padahal di triwulan pertama tahun ini ada penambahan belanja pegawai karena kenaikan upah dan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). Belum lagi gelontoran bantuan sosial gencar diberikan sedari awal tahun berjalan.
Mestinya hal itu dapat mendorong realisasi belanja negara ke titik yang lebih tinggi dan memberi dampak pada perekonomian. Pemerintah, kata Ronny, mestinya juga bisa mendorong percepatan penyelesaian kontrak proyek-proyek strategis di awal tahun agar realisasi belanja negara dapat optimal.
Baca juga : Surplus Anggaran terus Menyusut, Kini Tersisa Rp8,1 triliun
"Beban belanja pembangunan belum banyak yang direalisasikan. Anggaran di awal tahun dari bulan ke bulan masih bersifat belanja rutin dan sebagian belanja sosial," kata dia.
"Sementara belanja pembangunan dalam bentuk proyek-proyek berbiaya besar dan jumbo biasanya baru mulai berjalan secara masif menjelang pertengahan tahun, baik di bulan Mei nanti maupun di bulan Juli," sambungnya.
Kebiasaan itu mesti bisa diubah oleh pemerintah. Tujuannya agar belanja negara dapat memberikan dampak kepada perekonomian secara merata di tiap bulan maupun triwulan, alih-alih hanya banyak dirasakan di penghujung tahun.
Lebih lanjut, Ronny menilai dengan cara pengelolaan anggaran yang sama, defisit anggaran tahun ini diperkirakan tidak akan terlalu besar, alias masih berada di bawah batas maksimum, yakni 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). (Mir/Z-7)
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun ini menuai kekecewaan dari sejumlah pihak
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Kader Dasawisma telah bekerja secara nyata sebagai pasukan terdepan dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggulirkan bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) untuk 227 unit dengan anggaran total Rp3,405 miliar.
Hingga saat ini anggaran yang telah dikeluarkan untuk 1.315 ijazah sebanyak Rp4,3 miliar.
Bantuan pemutihan ijazah ini telah terlaksana secara bertahap sejak 25 April 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved