Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara lebih baik dan tepat. Kebiasaan untuk menumpuk belanja di akhir tahun mesti bisa ditinggalkan agar uang negara dapat memberikan kontribusi optimal dan merata pada perekonomian.
Analis senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P. Sasmita menilai kebiasaan itu sedianya tak hal yang buruk dari sisi pengelolaan anggaran. Penumpukan di akhir tahun membuka peluang penurunan kualitas belanja dan menurunkan efektivitas pengawasan.
"Dari sisi perekonomian, awal tahun kontribusi government spending cenderung menurun dan menekan angka pertumbuhan ekonomi. Karena belanja pemerintah kurang agresif, maka multiplier effect-nya kepada sektor-sektor terkait juga akan terasa dan akan mengurangi kontribusinya kepada pertumbuhan," ujarnya saat dihubungi, Jumat (26/4).
Baca juga : Urusan Administrasi Dinilai Jadi Sebab Lambatnya Serapan Anggaran
Hal itu berkaitan dengan kinerja anggaran yang mencatatkan surplus di awal-awal tahun. Surplus anggaran, kata Ronny, kerap terjadi di beberapa bulan dalam semester pertama tahun anggaran. Itu menandakan pemerintah belum bisa mengoptimalisasi belanja negara.
Padahal di triwulan pertama tahun ini ada penambahan belanja pegawai karena kenaikan upah dan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). Belum lagi gelontoran bantuan sosial gencar diberikan sedari awal tahun berjalan.
Mestinya hal itu dapat mendorong realisasi belanja negara ke titik yang lebih tinggi dan memberi dampak pada perekonomian. Pemerintah, kata Ronny, mestinya juga bisa mendorong percepatan penyelesaian kontrak proyek-proyek strategis di awal tahun agar realisasi belanja negara dapat optimal.
Baca juga : Surplus Anggaran terus Menyusut, Kini Tersisa Rp8,1 triliun
"Beban belanja pembangunan belum banyak yang direalisasikan. Anggaran di awal tahun dari bulan ke bulan masih bersifat belanja rutin dan sebagian belanja sosial," kata dia.
"Sementara belanja pembangunan dalam bentuk proyek-proyek berbiaya besar dan jumbo biasanya baru mulai berjalan secara masif menjelang pertengahan tahun, baik di bulan Mei nanti maupun di bulan Juli," sambungnya.
Kebiasaan itu mesti bisa diubah oleh pemerintah. Tujuannya agar belanja negara dapat memberikan dampak kepada perekonomian secara merata di tiap bulan maupun triwulan, alih-alih hanya banyak dirasakan di penghujung tahun.
Lebih lanjut, Ronny menilai dengan cara pengelolaan anggaran yang sama, defisit anggaran tahun ini diperkirakan tidak akan terlalu besar, alias masih berada di bawah batas maksimum, yakni 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). (Mir/Z-7)
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 mencapai 5,12% (yoy), meski dihadapkan pada ketidakpastian global
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menegaskan komitmennya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun (TA) 2026.
Tantangan menyangkut anggaran dan distribusi guru yang tidak merata, berdampak pada kualitas dan mutu pendidikan.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengalokasikan anggaran senilai Rp20 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Takalar.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Kader Dasawisma telah bekerja secara nyata sebagai pasukan terdepan dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved