Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pengelola fiskal di tiap negara bisa berkontribusi besar pada pengembangan sektor kesehatan. Hal itu dapat ditempuh melalui dukungan alokasi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan guna menciptakan kualitas sumber daya manusia mumpuni di sektor tersebut.
Hal itu ia sampaikan dalam forum Transforming Challenge into Action: Expanding Health Coverage for All yang merupakan rangkaian kegiatan pada pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional-Kelompok Bank Dunia Tahun 2024 (2024 IMF-WBG Spring Meetings) di Washington DC, Amerika Serikat pekan lalu.
"Terkait cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC), Kemenkeu berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui belanja pendidikan dan kesehatan," ujarnya Sri Mulyani melalui keterangan resmi, Selasa (23/4).
Baca juga : Indonesia Komitmen Dorong Kerja Sama Ekonomi Digital ASEAN
Menurut perempuan yang akrab disapa Ani itu, investasi pada pendidikan dan kesehatan harus dilakukan sejak dini, terutama untuk Indonesia dengan dividen demografi. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran yang cukup besar melalui mandatory spendings untuk pendidikan dan kesehatan.
Lebih lanjut, implementasi UHC dengan rate of return yang cukup tinggi akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Salah satu dukungan fiskal terkait UHC adalah pemberian subsidi asuransi kesehatan untuk rumah tangga yang rentan.
Selain itu, dukungan fiskal juga diberikan untuk reformasi sisi suplai pelayanan kesehatan. Masalah utama dalam sektor kesehatan terutama terkait dengan suplai pelayanan kesehatan yang masih terbatas dan kualitas pelayanan kesehatan yang beragam.
"Oleh karena itu, reformasi sangat penting untuk mendorong ketersediaan dan menyamakan kualitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia," tandasnya. (Z-11)
PEMERINTAH menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2026.
ANGGARAN kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2026 dialokasikan sebesar Rp244 triliun.
Koalisi Barisan Guru Indonesia (Kobar Guru Indonesia) mengkritisi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang kebijakan anggaran pendidikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ekonomi syariah bisa menginfiltrasi program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan adanya penambahan anggaran yang signifikan untuk Program Sekolah Rakyat pada tahun 2026.
Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang asing Australian Dollar (AUD) (Kangaroo Bond) sebesar AU$ 800 Juta.
Koalisi Barisan Guru Indonesia (Kobar Guru Indonesia) mengkritisi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang kebijakan anggaran pendidikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan adanya penambahan anggaran yang signifikan untuk Program Sekolah Rakyat pada tahun 2026.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari paguĀ Rp69 triliun.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved