Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pengelola fiskal di tiap negara bisa berkontribusi besar pada pengembangan sektor kesehatan. Hal itu dapat ditempuh melalui dukungan alokasi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan guna menciptakan kualitas sumber daya manusia mumpuni di sektor tersebut.
Hal itu ia sampaikan dalam forum Transforming Challenge into Action: Expanding Health Coverage for All yang merupakan rangkaian kegiatan pada pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional-Kelompok Bank Dunia Tahun 2024 (2024 IMF-WBG Spring Meetings) di Washington DC, Amerika Serikat pekan lalu.
"Terkait cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC), Kemenkeu berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui belanja pendidikan dan kesehatan," ujarnya Sri Mulyani melalui keterangan resmi, Selasa (23/4).
Baca juga : Indonesia Komitmen Dorong Kerja Sama Ekonomi Digital ASEAN
Menurut perempuan yang akrab disapa Ani itu, investasi pada pendidikan dan kesehatan harus dilakukan sejak dini, terutama untuk Indonesia dengan dividen demografi. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran yang cukup besar melalui mandatory spendings untuk pendidikan dan kesehatan.
Lebih lanjut, implementasi UHC dengan rate of return yang cukup tinggi akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Salah satu dukungan fiskal terkait UHC adalah pemberian subsidi asuransi kesehatan untuk rumah tangga yang rentan.
Selain itu, dukungan fiskal juga diberikan untuk reformasi sisi suplai pelayanan kesehatan. Masalah utama dalam sektor kesehatan terutama terkait dengan suplai pelayanan kesehatan yang masih terbatas dan kualitas pelayanan kesehatan yang beragam.
"Oleh karena itu, reformasi sangat penting untuk mendorong ketersediaan dan menyamakan kualitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia," tandasnya. (Z-11)
Sri Mulyani dikenal luas sebagai salah satu Menteri Keuangan terbaik Indonesia dengan masa jabatan terlama, sekaligus sosok perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut.
Posisi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan berakhir pada 8 September 2025 setelah reshuffle Presiden Prabowo. Kepergiannya diwarnai kontroversi. Simak rangkuman isu yang mengemuka.
Blavatnik School of Government (BSG) Oxford menjadi sorotan. Kenali misi BSG, program prestisius Distinguished Public Service Fellow, serta deretan tokoh global yang pernah mengajar.
Sri Mulyani Indrawati resmi bergabung sebagai pengajar dalam program World Leaders Fellowship 2026 di Blavatnik School of Government, University of Oxford. Ini Profilnya.
Purbaya sudah membuka penyelewengan. Kini, menjadi tugas penegak hukum menindaklanjuti. Maukah mereka?
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memotong anggaran transfer ke daerah (TKD) dan dinilai lebih baik dari Sri Mulyani
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan mengubah batas defisit anggaran sebesar 3 persen, meskipun menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
INDEF nilai Ramadan dan Idul Fitri 2026 bisa dorong ekonomi kuartal I-II lewat sektor pangan, transportasi, dan logistik, didukung stimulus pemerintah.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuding Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum mengoptimalkan alokasi anggaran untuk pembelian kapal.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved