Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah selaku otoritas fiskal akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI), otoritas moneter, untuk menjaga stabilitas perekonomian dalam negeri.
"Dari sisi moneter dan fiskal kita bekerja sama sangat erat dengan Bank Indonesia agar kita bisa melakukan penyesuaian untuk beradaptasi dengan tingkat tekanan baru ini," ujarnya dalam yang dikutip pada Senin (22/4).
Penyesuaian dari sisi fiskal, kata Sri Mulyani, dilakukan pemerintah dengan tetap memastikan anggaran negara dapat berperan sebagai peredam gejolak yang efektif dan kredibel.
Baca juga : Sri Mulyani: Kondisi Rupiah Relatif Baik di Tengah Penguatan Dolar AS
Di lain sisi, defisit anggaran juga dijaga untuk tetap berada di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) guna memastikan keberlanjutan dan kesehatan fiskal negara.
"Kita harus memastikan dan lebih selektif dalam sisi pengeluaran sebenarnya, dan memastikan bahwa pendapatan yang juga akan meningkat, karena hal ini lebih kuat karena sebagian dari pendapatan kita sebenarnya dalam denominasi Forex (foreign exchange) yang juga dapat digunakan secara maksimal," kata Sri Mulyani.
Sementara kebijakan moneter dalam menghadapi tekanan global saat ini diarahkan untuk menahan gejolak berlebih, baik itu melalui kebijakan suku bunga maupun kebijakan makroprudensial yang dimiliki.
Baca juga : Dolar AS Bisa Tembus Rp15.400 di Semester II-2023
"Jadi saya pikir Indonesia akan terus tangguh dalam situasi seperti ini, tapi kita juga harus sangat waspada," terang Sri Mulyani.
Dia turut meyakini fundamen perekonomian dalam negeri masih cukup kuat. Tekanan eksternal yang kali ini dihadapi diyakini dapat dilalui seperti sebelumnya saat gejolak terjadi selepas pandemi covid-19.
Sri Mulyani optimistis ekonomi Indonesia tetap mampu tumbuh sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yakni di kisaran 5%. Dia juga meyakini upaya-upaya perbaikan struktural ekonomi yang telah dilakukan akan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya.
"Termasuk terus memajukan industri yang bersifat hilir, sehingga nilai tambah daya saing akan semakin memberikan penyangga bagi Indonesia," pungkas Sri Mulyani. (Z-8)
Sikap menahan suku bunga acuan (BI Rate) dinilai paling rasional di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan alasan nama Thomas Djiwandono menjadi salah satu yang disebut mengisi posisi deputi gubernur BI
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan mendukung wacana Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Thomas keponakan Prabowo Subianto
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menepis anggapan tekanan terhadap nilai tukar rupiah dipicu oleh spekulasi pasar mengenai potensi terganggunya independensi Bank Indonesia.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan rencana pertukaran pejabat antara sektor fiskal dan moneter tidak akan mengganggu independensi Bank Indonesia atau BI
Ini kata ekonom terkait pencalonan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono yang juga merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto sebagai deputi gubernur BI.
Managing Director, Chief India Economist and Macro Strategist, Asean Economist HSBC Pranjul Bhandari menyebut masih ada kemungkinan Bank Indonesia terus memangkas suku bunga.
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5%.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa hingga kini pemerintah belum mengambil keputusan terkait penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2026.
Prospek pemulihan sektor properti diperkirakan semakin positif berkat sejumlah kebijakan fiskal yang digulirkan pemerintah.
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli menyoroti dana daerah mengendap sebesar Rp234 triliun di bank.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menilai bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved