Program Mudik Gratis Bermasalah dan Harus Dibenahi

Pengamat transportasi yang juga akademisi Prodi Teknik Sipil Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Djoko Setijowarno mendorong pemerintah memperbaiki program mudik gratis pada masa libur Lebaran karena dianggap bermasalah.

Dari hasil penelusurannya, ada sebagian pemudik yang mendaftar mudik gratis di lebih dari satu penyelenggara. Hal itu dianggap merugikan calon pemudik lainnya karena tidak mendapatkan kuota mudik gratis.

"Penyelenggaraan mudik gratis masih perlu dibenahi. Di balik segala keuntungannya, program itu masih menyisakan masalah pengelolaan," ujar Djoko dalam keterangan resmi, Minggu (21/4).

Baca juga : 57 Juta Pemudik Usia Anak Harus Mendapat Pengawasan dan Keselamatan Menyeluruh

Ia menilai pengawasan cukup ketat hanya dilakukan pada program mudik gratis naik bus oleh pemerintah. Sementara, pengawasan terhadap penyelenggara swasta dianggap minim. Ia berharap ke depannya para penyelenggara mudik gratis saling bersinergi. Hal ini untuk menutup celah pendaftaran dobel oleh calon pemudik.

"Setidaknya sinergisitas itu dapat ditunjukkan dalam urusan pendaftaran. Urusan itu sebaiknya dilakukan melalui satu kanal atau situs yang sama," imbuhnya.

Menurut Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu dengan adanya satu kanal program mudik gratis, pengawasan gelaran mudik dan balik gratis dapat dilakukan secara optimal.

Baca juga : 280 Peserta Ikut Program Mudik Gratis Pupuk Kaltim

"Ada data terpadu yang dijadikan acuan bersama. Jika masuk satu kanal, negara bisa mengerti kebutuhannya," ucapnya.

Selain itu, Djoko juga menyoroti masalah penyelenggaraan program mudik motor gratis. Ia mengimbau pemerintah menghilangkan program itu dan menggantinya dengan penambahan mudik gratis menggunakan bus. Alasannya, kuota program mudik motor gratis amat minim, sehingga tidak memiliki pengaruh besar terhadap pilihan masyarakat yang tetap mudik dengan sepeda motor saat libur Lebaran.

"Jumlah kuota motor gratis hanya 17.880 unit. Ini tidak lebih dari satu persen, bahkan hanya 0,3% dari jumlah pemudik motor yang mencapai 6.578.660 unit sepeda motor yang keluar masuk Jabodetabek," jelas Djoko.

Dengan memperbanyak kuota mudik gratis dengan bus dari Jabodetabek ke semua ibukota kabupaten/kota, diyakini dapat mengurangi pemudik motor yang masih banyak membawa anak, dan barang melebihi kapasitas angkutnya. Sekaligus, dengan memilih angkutan bus saat mudik dapat meminimalisir risiko kecelakaan di jalan raya.

"Faktor keselamatan juga lebih terjamin dengan angkutan bus. Ada pengecekan kondisi kendaraan sebelum keberangkatan, termasuk pengemudinya," pungkas Djoko. (Z-11)