Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ANGGOTA Komisi IX DPR Edy Wuryanto, mengingatkan bahaya modus pelanggaran tunjangan hari raya (THR) yang tak dibayarkan oleh perusahaan nakal.
“Modus pelanggaran THR seperti ini pertama tidak dibayar sama sekali, yang kedua bekerja di PHK lebih dari 30 hari sebelum hari raya biasanya terjadi PHK untuk menghindari THR,” ungkap Edy dalam rapat dengar pendapat bersama Menaker Ida di gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/3/2024).
Yang ketiga, kata Edy, pembayarannya dicicil THR dicicil hingga THR dibayar baru setelah hari raya.
Baca juga : Cegah Dwifungsi TNI/Polri, Komisi II: Perketat Persyaratan Jabatan ASN
“Yang kelima THR dibayar tapi diganti dengan bahan pokok itu biasanya bentuk-bentuk pelanggaran THR dari laporan,” tegasnya.
Edy juga menegaskan agar Menaker memberi sanksi administrasi terhadap pengusaha dengan Pasal 101 Permenaker nomor 6 tahun 2016 terkait THR.
Kemudian, Edy mengimbau Ida agar merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Baca juga : THR Gaji ke-13 ASN tak Cukup Dongkrak Perekonomian Nasional, Mengapa?
Dalam aturan tersebut, THR harus dicairkan paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran.
“Kalau bisa, THR diberikan tidak H-7 tapi H-14. Karena harus merubah Permenaker itu," ucap Edy.
Sebaiknya, kata Edy, waktu pekerja swasta atau buruh lainnya menerima THR disamakan dengan aparatur sipil negara (ASN), dan TNI-Polri.
"THR ASN, TNI-Polri itu diberikan H-14 sebelum hari raya, jatuh tanggal 22 Maret 2024. Ini ada hal yang enggak sinkron," tandasnya. (Ykb/Z-7)
KAPAL Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali memakan korban jiwa. DPR RI menyoroti kapal-kapal tua untuk masyarakat.
DPR RI menerima usulan 24 nama calon duta besar (dubes) RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional. Namun, nama-nama calon tidak disebutkan, termasuk negaranya.
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menunda proyek penulisan ulang sejarah.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Abraham Sridjaja menyebut aksi pembubaran retret pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, membahayakan kebhinekaan dan menodai Pancasila.
SEORANG mahasiswi berusia 19 tahun korban kekerasan seksual di Karawang, Jawa Barat, dipaksa menikah dengan pelaku yang juga adalah pamannya sendiri.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago meminta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin duduk bersama dengan para Guru Besar FK Ui untuk duduk bersama.
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengomentari kasus keracunan massal yang berasal dari makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di berbagai daerah.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa sejak 2023, pihaknya sudah mengamati terkait perundungan di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
DERETAN kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter di berbagai wilayah telah memicu kemarahan publik karena tercela dan mencoreng profesi kedokteran.
Beberapa perusahaan, kata dia, dengan sengaja melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak menjelang hari raya demi menghindari kewajiban pembayaran THR.
WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyoroti berbagai kendala dalam persiapan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang terjadi di berbagai daerah salah satunya di Kota Palu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved