Cegah Dwifungsi TNI/Polri, Komisi II: Perketat Persyaratan Jabatan ASN

RANCANGAN Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tengah digodok Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memunculkan polemik soal jabatan TNI/Polri. Persyaratan jabatan ASN bisa diisi TNI/Polri akan diperketat agar tidak memunculkan kesan kembalinya dwifungsi ABRI seperti yang pernah terjadi di era Orde Baru.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Aminurokhman mengatakan, perdebatan soal jabatan ASN bisa diisi TNI/Polri Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Karenanya, kata dia, dirumuskan aturan bahwa TNI/Polri hanya bisa mengisi jabatan-jabatan tertentu dan atas permintaan kementerian dan lembaga.

"Apabila di internal ASN tidak ada sumber daya yang memiliki kompetensi di bidang itu baru itu diizinkan, apakah dari Polri atau TNI. Jadi tidak ada kesan bahwa karier ASN yang sudah memulai dari bawah ke atas dan di ujung puncak kariernya tidak punya kesempatan karena diiisi unsur TNI/Polri," kata Aminurokhman saat dihubungi, Minggu (17/3).

Baca juga : PKS: Jangan lagi Ada Intervensi TNI-Polri ke Wilayah Sipil

Aminurokhman menambahkan, pembahasan RPP manajemen ASN antara Komisi II bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum masuk ke hal substantif. Dia menekankan RPP ini akan diatur lebih ketat untuk persyaratan penempatan posisi jabatan ASN yang diisi TNI/Polri.

Dia tidak menginginkan ada ruang yang ditimbulkan atas penempatan TNI/Polri pada jabatan sipil tersebut bisa menghidupkan kembali dwifungsi ABRI dengan dalih kompetensi. Melalui penempatan tersebut, TNI/Polri tidak lagi hanya mengerjakan tugas utamanya sebagai alat pertahanan dan keamanan negara, tetapi kerja-kerja administratif dan sosial-politik lain.

"Manajemen karier ASN itu meritokrasi, soal kemampuan, keahlian. Jika sudah ada orangnya, tidak ada alasan kementerian/lembaga bisa menempatlan TNI/Polri ke posisi itu. Untuk itu diperketat dan dirumuskan di RPP ini agar kekhawatiran banyak pihak kembalinya dwifungsi itu bisa diminimalisasi," kata Aminurokhman. (Z-2)