Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan penambahan pupuk subsidi dari yang tadinya 4,7 juta menjadi 9,55 juta sudah mendapat persetujuan dari semua pihak, termasuk dari hasil rapat terbatas DPR RI maupun dari Kementerian Keuangan. Hanya saja, petani perlu bersabar karena saat ini Surat Keputusan belum dikeluarkan.
"Untuk petani, dalam ratas dan rakortas dinaikkan dari 4,7 juta menjadi 9,55 juta ton. Presiden sudah setujui, Menteri Keuangan juga. Kami tinggal menunggu SK-nya saja," ujar Mentan Amran usai rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (13/3).
Selain pupuk, Mentan memastikan pemerintah juga sudah menyetujui anggaran belanja tambahan (ABT) sebesar Rp 5,8 triliun untuk mengantisipasi dampak el nino melalui program solusi cepat seperti pompanisasi dan perbenihan.
Baca juga : Dugaan Pelanggaran Kampanye Titiek Soeharto Masih Diproses Bawaslu
"ABT Rp 5,8 triliun juga sudah disetujui mudah-mudahan realisasinya dalam waktu dekat. Ini untuk mengantisipasi dampak El Nino yang memberi tekanan luar biasa sehingga luas tanah tanam turun sekitar 26 persen," kata Amran.
Ke depan Kementan akan melakukan pompanisasi di sungai-sungai yang besar seperti Bengawan Solo untuk meningkatkan indeks pertanaman dari satu menjadi dua bahkan menjadi tiga.
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta Kementerian Keuangan untuk segera mengembalikan alokasi pupuk subsidi menjadi 9,55 juta ton. Meski demikian, Sudin meminta penyaluran pupuk mendapat pengawasan ketat agar tidak terjadi tindak pidana maupun penyelewengan lainya.
Baca juga : Komisi IV DPR Soroti Perkembangan Produksi dan Harga Beras
"Komisi IV menyetujui dan meminta kementerian keuangan melalui kementan untuk mengembalikan alokasi pupuk subsidi menjadi 9,55 juta ton dengan catatan pengawasan dalam penyaluran dan pendistribusiannya harus ditingkatkan sehingga tidak terjadi penyelewengan," kata Sudin.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Nasdem, Sulaiman Hamzah mengapresiasi solusi cepat Kementerian Pertanian dalam mengantisipasi cuaca ekstrem El Nino dengan membuat program pompanisasi. Menurutnya, pompanisasi adalah jalan keluar dari persoalan yang dihadapi saat ini.
"Sawah banyak yang gagal apalagi mengharapkan panen, nah pompanisasi saya kira jalan keluar yang baik untuk mengatasi kesulitan kita saat ini, karena tanpa air kita tak bisa tanam," kata Sulaiman. (Try/Z-7)
Di momentum Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa bangsa Indonesia siap mempercepat pencapaian swasembada pangan
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan percepatan pembangunan sektor perkebunan nasional.
Guru Besar IPB University Edi Santoso mengapresiasi gebrakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang secara berani telah membongkar adanya praktek kecurangan kualitas beras.
Pemerintah memperkenalkan mekanisme titik serah untuk menjamin distribusi pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengapresiasi langkah cepat Polda Riau yang berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang diduga dilakukan oleh oknum distributor.
pemerintah bakal melakukan tindakan tegas terhadap pelaku beras oplosan berdasarkan hasil temuan-temuan penyimpangan dalam beras.
Pupuk Kaltim dan Kementan menegaskan komitmen menjaga ketersediaan pupuk nasional sebagai salah satu fondasi utama mewujudkan swasembada pangan.
Pemerintah memperkenalkan mekanisme titik serah untuk menjamin distribusi pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran.
Permentan 15/2025 Permudah Petani Peroleh Pupuk Bersubsidi
Pupuk Indonesia memastikan bahwa penutupan kios ini tidak akan mengganggu proses penyaluran pupuk ke petani.
Kanit Tipidter Polres Samosir Martin Aritonang kembali menegaskan, Polres Samosir akan melakukan pengawasan barang negara termasuk barang subsidi dan pidana lainnya yang ditimbulkan.
Penggagalan aktivitas penjualan pupuk susbsidi secara ilegal, berawal adanya informasi masyarakat, yang mengatakan ada aktivitas penjualan dua jenis pupuk , yang berasal dari luar daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved