Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan penambahan pupuk subsidi dari yang tadinya 4,7 juta menjadi 9,55 juta sudah mendapat persetujuan dari semua pihak, termasuk dari hasil rapat terbatas DPR RI maupun dari Kementerian Keuangan. Hanya saja, petani perlu bersabar karena saat ini Surat Keputusan belum dikeluarkan.
"Untuk petani, dalam ratas dan rakortas dinaikkan dari 4,7 juta menjadi 9,55 juta ton. Presiden sudah setujui, Menteri Keuangan juga. Kami tinggal menunggu SK-nya saja," ujar Mentan Amran usai rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (13/3).
Selain pupuk, Mentan memastikan pemerintah juga sudah menyetujui anggaran belanja tambahan (ABT) sebesar Rp 5,8 triliun untuk mengantisipasi dampak el nino melalui program solusi cepat seperti pompanisasi dan perbenihan.
Baca juga : Dugaan Pelanggaran Kampanye Titiek Soeharto Masih Diproses Bawaslu
"ABT Rp 5,8 triliun juga sudah disetujui mudah-mudahan realisasinya dalam waktu dekat. Ini untuk mengantisipasi dampak El Nino yang memberi tekanan luar biasa sehingga luas tanah tanam turun sekitar 26 persen," kata Amran.
Ke depan Kementan akan melakukan pompanisasi di sungai-sungai yang besar seperti Bengawan Solo untuk meningkatkan indeks pertanaman dari satu menjadi dua bahkan menjadi tiga.
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta Kementerian Keuangan untuk segera mengembalikan alokasi pupuk subsidi menjadi 9,55 juta ton. Meski demikian, Sudin meminta penyaluran pupuk mendapat pengawasan ketat agar tidak terjadi tindak pidana maupun penyelewengan lainya.
Baca juga : Komisi IV DPR Soroti Perkembangan Produksi dan Harga Beras
"Komisi IV menyetujui dan meminta kementerian keuangan melalui kementan untuk mengembalikan alokasi pupuk subsidi menjadi 9,55 juta ton dengan catatan pengawasan dalam penyaluran dan pendistribusiannya harus ditingkatkan sehingga tidak terjadi penyelewengan," kata Sudin.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Nasdem, Sulaiman Hamzah mengapresiasi solusi cepat Kementerian Pertanian dalam mengantisipasi cuaca ekstrem El Nino dengan membuat program pompanisasi. Menurutnya, pompanisasi adalah jalan keluar dari persoalan yang dihadapi saat ini.
"Sawah banyak yang gagal apalagi mengharapkan panen, nah pompanisasi saya kira jalan keluar yang baik untuk mengatasi kesulitan kita saat ini, karena tanpa air kita tak bisa tanam," kata Sulaiman. (Try/Z-7)
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus penyelundupan komoditas pertanian ilegal di Semarang.
Prabowo secara langsung menyematkan tanda kehormatan kepada para perwakilan penerima sebagai bentuk apresiasi negara atas jasa.
Dari swasembada di sektor pangan, lanjut Prabowo, mimpinya untuk melihat keterjangkauan harga di masyarakat dapat tercapai.
Untuk delik kerugian keuangan negara, dia mengatakan KPK tidak memiliki cukup bukti karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai auditor negara menyatakan tidak dapat menghitungnya.
Menjelang Natal dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) harga pangan di Pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur.
“Kebutuhan pupuk petani mencapai sekitar 50 ton per hari, sementara pengiriman yang masuk ke kios sangat terbatas."
Pupuk bersubsidi kini lebih murah dan mudah ditebus. HET turun 20%, petani Garut sudah bisa tebus pupuk sejak awal 2026.
PENYALURAN pupuk bersubsidi oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) pada hari pertama di 2026 langsung diserbu para petani.
PT Pupuk Indonesia (Persero) bersama Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia resmi menandatangani kontrak pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di 2026.
PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) mencatat penjualan pupuk nonsubsidi sebesar 836 ribu ton melalui program One Day Promotion (ODP) yang digelar di 10 provinsi.
Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 sebagai revisi atas Perpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved