Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengungkapkan dimasukkannya program-program presiden terpilih di Pilpres 2024 ke Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 adalah hal yang wajar dan realistis. Pasalnya, pada tahun depan, APBN akan dijalankan oleh pemerintahan baru.
"APBN 2025 bertepatan dengan transisi pemerintahan di 2024. Ini mirip dengan 2014, saat transisi dari pemerintahan SBY ke Jokowi. Proses koordinasi dan komunikasi secara intens terjadi, justru demi memastikan keberlanjutan," kata Yustinus melalui akun X pribadinya, Rabu (6/3).
Kemenkeu pun memastikan penyusunan dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi APBN dan kepentingan menjaga kesinambungan fiskal yang sehat. Ia jgua meminta publik untuk terus mengawal agar proses penyusunan APBN 2025 dapat berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel.
Baca juga : Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp1.572,2 Triliun
Sembari menunggu hasil Pemilu 2024 yang akan disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah tetap melakukan proses penyusunan RAPBN 2025 sesuai ketentuan. Penyusunan itu dipimpin Presiden Joko Widodo yang di dalamnya membahas mengenai asumsi, proyeksi, dan indikator ekonomi.
"Tentu dengan tetap memperhatikan kondisi APBN dan kepentingan menjaga kesinambungan fiskal yang sehat," terang Yustinus.
Penyusunan dimulai dari internal pemerintah melalui penetapan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional; penyusunan kapasitas fiskal; peninjauan baseline/angka dasar K/L; penyampaian KEM PPKF dan Ketersediaan Anggaran ke Presiden pada Maret.
Kemudian penyusunan pagu indikatif pada Maret; penyusunan pagu anggaran pada akhir Juni, setelah pembicaraan pendahuluan dengan DPR; penelahaan RKA-KL (akhir Juli), Penyusunan Nota Keuangan di awal Agustus; dan penerbitan Perpres rincian APBN TA 2025 setelah ditetapkan sebagai UU).
Sedangkan proses pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat akan dimulai pada minggu ketiga Mei dengan agenda pertama, yaitu penyampaian KEM PPKF ke DPR; lalu pembicaraan pendahuluan RAPBN pada Mei-Juni; penyampaian RUU APBN 2025 & Nota Keuangan ke DPR; pembahasan RUU APBN 2025 & NK pada Agustus-September; dan enetapan APBN TA 2025 di Oktober. (Z-11)
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
Jargon ‘oke gas’ yang dikumandangkan Prabowo selama kampanye Pilpres 2024 harus dibuktikan dengan karya nyata.
Banggar DPR dan pemerintah menyepakati postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk disahkan menjadi Undang Undang dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (19/9).
Menkeu dan Wamenkeu melaporkan perkembangan pembahasan RUU RAPBN 2025 di DPR, utamanya tentang program presiden terpilih.
Kementerian Keuangan mesti melakukan upaya ekstra untuk mencapai target pendapatan negara seperti yang tertuang dalam RAPBN sebesar Rp3.005,1 triliun.
Kemendikbud-Ristek menyatakan anggaran untuk yang diberikan di tahun depan tak akan cukup membiayai berbagai program yang akan dijalankan.
Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menyepakati perubahan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved