Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengungkapkan dimasukkannya program-program presiden terpilih di Pilpres 2024 ke Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 adalah hal yang wajar dan realistis. Pasalnya, pada tahun depan, APBN akan dijalankan oleh pemerintahan baru.
"APBN 2025 bertepatan dengan transisi pemerintahan di 2024. Ini mirip dengan 2014, saat transisi dari pemerintahan SBY ke Jokowi. Proses koordinasi dan komunikasi secara intens terjadi, justru demi memastikan keberlanjutan," kata Yustinus melalui akun X pribadinya, Rabu (6/3).
Kemenkeu pun memastikan penyusunan dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi APBN dan kepentingan menjaga kesinambungan fiskal yang sehat. Ia jgua meminta publik untuk terus mengawal agar proses penyusunan APBN 2025 dapat berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel.
Baca juga : Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp1.572,2 Triliun
Sembari menunggu hasil Pemilu 2024 yang akan disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah tetap melakukan proses penyusunan RAPBN 2025 sesuai ketentuan. Penyusunan itu dipimpin Presiden Joko Widodo yang di dalamnya membahas mengenai asumsi, proyeksi, dan indikator ekonomi.
"Tentu dengan tetap memperhatikan kondisi APBN dan kepentingan menjaga kesinambungan fiskal yang sehat," terang Yustinus.
Penyusunan dimulai dari internal pemerintah melalui penetapan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional; penyusunan kapasitas fiskal; peninjauan baseline/angka dasar K/L; penyampaian KEM PPKF dan Ketersediaan Anggaran ke Presiden pada Maret.
Kemudian penyusunan pagu indikatif pada Maret; penyusunan pagu anggaran pada akhir Juni, setelah pembicaraan pendahuluan dengan DPR; penelahaan RKA-KL (akhir Juli), Penyusunan Nota Keuangan di awal Agustus; dan penerbitan Perpres rincian APBN TA 2025 setelah ditetapkan sebagai UU).
Sedangkan proses pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat akan dimulai pada minggu ketiga Mei dengan agenda pertama, yaitu penyampaian KEM PPKF ke DPR; lalu pembicaraan pendahuluan RAPBN pada Mei-Juni; penyampaian RUU APBN 2025 & Nota Keuangan ke DPR; pembahasan RUU APBN 2025 & NK pada Agustus-September; dan enetapan APBN TA 2025 di Oktober. (Z-11)
"Yang menjadi perhatian kita, persiapannya sudah dua tahun dan APBN dikeluarkan tidak sedikit termasuk merenovasi stadion dan sebagainya."
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Anggaran kelurahan tidak hanya dari APBD, tapi juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hari ini kondisi Sulawesi Tengah perlu dana yang sangat besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan mulai dari infrastruktur hingga ekonomi.
"Berkurang sebesar Rp25.459.080.122 atau 20,21% dari usulan kebutuhan anggaran Polri 2021," ungkap dia.
Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, pengesahan akan diawali dengan penelitian akhir di rapat pimpinan gabungan yang akan digelar pada Selasa (7/9) besok.
Pemerintah telah mengalokasikan Rp71 triliun dalam RAPBN 2025 untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan presiden terpilih Prabowo Subianto.
RAPBN 2025 mencatat beberapa perubahan di sejumlah sektor. Bila sektor infrastruktur mengalami penurunan anggaran, di sektor kesehatan dan pendidikan justru terjadi peningkatan anggaran.
Kemendikbud-Ristek menyatakan anggaran untuk yang diberikan di tahun depan tak akan cukup membiayai berbagai program yang akan dijalankan.
Langkah Presiden Jokowi memasukkan janji program Prabowo-Gibran dalam pembahasan APBN saat ini dinilai sangat politis dan berpihak.
WAKIL Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dolfie O.F.P menilai akan lebih elok bila pembahasan program makan siang gratis dilakukan setelah terbentuknya pemerintahan baru.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (4/6)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved