Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp1.572,2 Triliun

MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan bahwa dari sisi belanja pemerintah, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemerintah pusat sebesar Rp1.572,2 triliun. Untuk belanja pemerintah pusat, belanja kementerian/lembaga mencapai Rp768,7 triliun atau 76,8% dari total pagu yang sudah ditetapkan bagi seluruh kementerian dan lembaga.

"Ini artinya 70% dari total pagu anggaran untuk tahun ini sudah terbelanjakan," ucapnya dikutip dari Youtube Kementerian Keuangan pada Sabtu (25/11). "Ini terutama belanja yang cukup terlihat ialah pelaksanaan Pemilu, pembangunan IKN, penyelesaian infrastruktur prioritas, dan berbagai belanja bansos," ujarnya.

Untuk belanja non-K/L yang biasanya untuk pembayaran subsidi, kompensasi untuk BBM listrik, program kartu prakerja, subsidi pupuk, dan pembayaran pensiun per 31 Oktober 2023 mencapai Rp803,6 triliun atau 64,5% dari pagu. Angka ini dinilai menurun apabila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu di periode yang sama dimana mencapai mencapai Rp917,3 triliun.

Baca juga: Serapan Belanja Rendah Menahun, tak Sehat untuk Perekonomian

"Nah dengan total belanja Rp1.572,2 triliun sebetulnya belanja pemerintah pusat dibandingkan tahun lalu ialah turun 5,9%. Oleh karena itu, penting pada November-Desember ini belanja kementerian/lembaga dan belanja non-K/L nanti semakin disisir untuk melihat apakah mereka bisa merealisasi seluruh alokasi yang sudah dipagukan di dalam APBN," pesannya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan bahwa serapan belanja pemerintah pusat yang turun apabila dibandingkan dengan tahun lalu disebabkan oleh komponen belanja non-K/L yang menurun.

Baca juga: Serapan Belanja Belum Optimal Jelang Tutup Tahun Anggaran

"Ini terutama untuk kompensasi pembayaran kompensasi energi kepada Pertamina dan PLN itu lebih kecil daripada tahun lalu. Jadi ini karena harga komoditas migasnya sendiri memang menurun dibanding tahun lalu sehingga pressure juga kepada Pertamina maupun PLN untuk likuiditasnya dan sebagainya jauh lebih rendah daripada tahun lalu karena itu kita juga menakar, mengukur pembayaran kompensasi ini," ungkapnya. (Z-2)