Mulai Panen Raya, Pj Gubernur Jateng Menambah Stok Beras dan Stabilkan Harga

PENJABAT (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengikuti panen padi bersama petani di Desa Tunjungan, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Senin, 26 Februari 2024. Panen bersama di Purworejo tersebut mengawali panen raya di wilayah Provinsi Jawa Tengah hingga bulan April 2024 mendatang.

Nana menjelaskan, lahan padi di Desa Tunjungan seluas 80 hektare. Lahan yang sudah mulai panen sekitar 30 hektare. Sisanya sekitar 50 hektare akan dipanen secara bertahap sampai awal April 2024. 

"Di antara Februari sampai Maret akan dilaksanakan panen raya," katanya usai panen padi bersama petani. 

Baca juga : Beras Langka di Minimarket. Apa Solusi Pemerintah dan Apa Kata Warga?

Secara keseluruhan, kata Nana, total lahan padi di Kabupaten Purworejo yang sudah panen sekitar 51.161 hektare. Sementara untuk total keseluruhan lahan padi yang akan dipanen di Jawa Tengah 1,64 juta hektare. 

Dimulainya musim panen padi di Jawa Tengah, lanjut dia, diharapkan dapat menambah stok beras. Dengan begitu, harga beras yang saat ini mengalami kenaikkan dapat berangsur-angsur turun. 

Dibeberkan Nana, harga beras medium di pasaran saat ini berkisar antara Rp16 ribu sampai Rp17 ribu per kilogram, sedangkan harga beras premium sekitar Rp19 ribu per kilogram.

Baca juga : Panen Raya, Kementan Minta Semua Pihak Waspada dan Optimalkan Penyerapan

Nana menambahkan, tahun 2024 ini, capaian kinerja produksi padi Jateng ditargetkan 11,168 juta ton gabah kering giling (GKG). Target ini lebih tinggi dari realisasi tahun lalu, yang hanya sekitar 9,5 juta ton GKG.

"Jawa Tengah ini lumbung padi. Kita harapkan untuk Jawa Tengah tahun 2024 ini dengan kondisi beras yang ada, dengan hasil panen yang ada, akan aman. Ini saya yakin dengan mulainya panen akan menurunkan harga beras dan akan mampu menstabilkan kembali inflasi di Jawa Tengah dan Indonesia, karena saya yakin provinsi lain pun akan melaksanakan panen raya," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Ia mengimbau kepada seluruh pemerintah desa dan kabupaten/kota untuk menghidupkan lagi lumbung padi atau beras. Hal itu dinilai sangat efektif untuk menjaga stok beras dan kebutuhan masyarakat pada waktu mendesak. (RO/S-3)