Presiden Joko Widodo Berharap Arus Modal dan Investasi Bisa Meningkat Pascapemilu

PRESIDEN Republik Indonesia Joko Widodo berharap pascapelaksanaan pemilu 2024, arus modal dan investasi meningkat dan lebih baik lagi. Pasalnya selama penyelenggaraan pesta demokrasi, sejumlah investor melakukan wait and see karena khawatir dengan politik yang memanas. 

Kepala negara meminta agar optimisme Indonesia menghadapi tahun 2024 tetap harus disertai dengan kewaspadaan. Alasannya, geopolitik global masih tetap kurang baik, kurang kondusif, dimana perang masih berjalan di Ukraina, dan di Gaza.

"Yang paling penting politik politik dalam negeri kita stabil," kata Jokowi saat memberi arahan pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Selasa (20/2).

Baca juga : Jokowi ke Pengusaha Tiongkok: Jangan Khawatir soal Pemilu

Kestabilan politik dalam negeri, kata Jokowi, melegakan pelaku industri keuangan dan membangkitkan industri keuangan yang semakin kokoh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Jokowi merasa senang dengan laporan dari Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar bahwa industri keuangan resilien/ berdaya tahan.

Tingkat permodalan perbankan mencapai 27,69% (yoy), di atas negara-negara di kawasan. Kredit perbankan juga masih bisa tumbuh di 10,38% (yoy), di atas level pra pademi, dan ekonomi Indonesia juga tumbuh masih sangat baik yaitu 5,05%, dengan inflasi yang terjaga di 2,57%.

Baca juga : Penyelenggara Pemilu Indonesia Gagal Jaga Integritas, Anfrel Soroti Kasus Paman Gibran

Cadangan devisa Indonesia masih di US$ 145,1 miliar, dengan neraca dagang surplus US36 miliar atau sekitar Rp570 triliun. Current Account Defisit (CAD) juga surplus 0,16%

"Angka-angka seperti ini yang harusnya kita optimis terhadap ekonomi Indonesia di tahun 2024. Tapi tetap harus hati-hati, tetap harus waspada," kata Jokowi.

Penyebabnya, karena ekonomi global yang berubah sangat cepat, disrupsi teknologi yang masih terus terjadi, geopolitik juga belum jelas alan selesai kapan dan akan kemana.

Baca juga : Ini Pengertian Politik Gentong Babi dan Alasan tak Boleh Dimaklumi

Indonesia harus banyak belajar pada kasus-kasus masa lalu, baik pada krisis moneter 1998, Asia Financial Crisis, lalu krisi keuangan global 2008, dan juga di 2023 saat jatuhnya Silicon Valley Bank, yang mengharuskan industri sektor keuangan Indonesia berhati-hati dalam menjaga ekonomi.

Indonesia juga harus menjaga ekonomi agar inklusif dan berkelanjutan. OJK harus terus memperkuat inklusi dan literasi keuangan.

Tingkat inklusi keuangan kita di angka 75% dan tingkat literasi keuangan masih di angka 65% di 2023. Tidak kalah penting juga, dukungan pemerintah terhadap UMKM melalui perbankan dan asuransi.

Baca juga : Laporkan Kecurangan ke MK dan Bawaslu Dinilai Percuma

Kredit perbankan untuk UMKM saat ini masih di angka 19%. Ini perlu terobosan dan strategi agar ada peningkatan kredit perbankan ke UMKM. Supaya UMKM Indonesia bisa tumbuh dengan baik.

Presiden juga mengapresiasi penyempurnaan taksonomi keuangan berkelanjutan Indonesia yang diluncurkan oleh OJK. Sehingga inisiatif keuangan hijau dapat menyeimbangkan aspek ekonomi, aspek lingkungan dan inklusivitas. (Z-3)

Baca juga : Kecurangan Pemilu, Bukti Jokowi Membajak Demokrasi