Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
RAMAINYA dugaan kecurangan perhitungan suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 belakangan menjadi bukti dampak negatif dari cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya benar-benar telah membajak lembaga negara seperti MK (Mahkamah Konstitusi) dan KPU (Komisi Pemilihan Umum)," kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis Halili Hasan, Sabtu (17/2).
Halili mengatakan mereka tidak lagi mempedulikan etika, konstitusi negara, dan demokrasi. Sebaliknya, Jokowi melanggar tata pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Baca juga : Manuver Jokowi Berdampak Besar ke Hasil Pemilu 2024, Pelajaran Penting untuk Demokrasi
"Selain melanggar keadaban politik demokratis, Jokowi telah menyalahgunakan dan memobilisasi sumber daya negara," papar dia.
Halili menyebut Kepala Negara menggunakan aparat, program, hingga anggaran negara demi kepentingan elektoral. Hal itu merujuk pada pemenangan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Pemilu telah dibajak rezim, saatnya menyelamatkan demokrasi Indonesia," ujar Direktur Eksekutif Setara Institute itu. (Z-3)
DPR RI dapat mengevaluasi jabatan publik lembaga yang terpilih melalui mekanisme fit and proper test. Independensi lembaga negara dinilai terancam.
Anggota Komisi II DPR RI dari PKS, Aus Hidayat Nur menilai perbaikan sistem pendidikan harus menjadi prioritas utama dan mendorong perbaikan kaderisasi politik.
Sejatinya para penyelenggara negara dan daerah, lebih khusus pimpinan lembaga atau komisi negara atau kepala daerah, menjadi figur yang memberi teladan bagi publik
PROFESOR Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Ni'matul Huda mengatakan harus ada pembenahan yang serius di dalam hal rekrutmen pejabat negara.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Herman Khaeron membeberkan alasan pihaknya kebut revisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menolak isu peleburan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Ombudsman. Lembaga Antirasuah dinilai masih dibutuhkan masyarakat Indonesia.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved