Isu Perubahan BUMN Menjadi Koperasi Dinilai Ide Keliru

KETUA Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSPBUN) Asmanudin Sinaga menilai niat perubahan status BUMN menjadi koperasi yang jadi isu beberapa waktu terakhir merupakan ide yang keliru. Menurutnya, BUMN dan koperasi merupakan dua jenis usaha yang berbeda, baik dari sisi tujuan, operasional, kebutuhan modal, strategi bisnis, dan budaya kerja.

"Sungguh tidak mungkin kalau mau diubah begitu saja menjadi koperasi. Tidak usah bicara soal bagaimana mencari keuntungan dulu. Bagaimana nasib para buruh dan pekerja seperti kami? Apa bisa diurus jika jadi koperasi?," kata Asmanudin dalam keterangan tertulis, Rabu (7/2).

Sejak transformasi BUMN dijalankan, khususnya PTPN yang sukses menggabungkan 13 perusahaan di bawah holding Perkebunan Nusantara PTPN III menjadi tiga subholding, yakni Palm Co, Sugar Co, dan Supporting Co, Asmanudin menilai banyak hal positif terjadi. "Kini Industri perkebunan kita, baik sawit, karet, teh, kopi, maupun komoditas lain secara nasional dari hulu hingga ke hilir, semakin baik. Dampaknya ekonomi para buruh juga meningkat. Kami bangga atas transformasi yang terjadi. Bila BUMN mau dibubarkan dan jadi koperasi, apakah bisa menjamin pekerjaan dan penghasilan kami? Tidak mungkin. Jadi lupakan ide itu," tegasnya.

Baca juga : Efisiensi dan Strategi Bisnis LinkAja Hasilkan EBITDA Positif

Pengelolaan industri kelapa sawit nasional, dipandang Asmanudin, membutuhkan terobosan dan inovasi seperti yang telah dilakukan PTPN. "Tentu kami bangga menjadi bagian dari PTPN Group dan menjadi salah satu bagian dalam keberhasilan transformasi ini," ungkapnya. 

Saat ini PTPN Group mempekerjakan sekitar 120-an ribu pegawai serta 200 ribu petani plasma sawit dan tebu rakyat yang secara konsisten berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi kepada masyarakat, perusahaan, dan negara. "Kami mendukung sepenuhnya PTPN sebagai BUMN untuk melanjutkan program-program kerjanya dalam mengemban tugas pembangunan dan pengembangan perekonomian di Indonesia," ujarnya.

Asmanudin menyayangkan munculnya ide tersebut, terlebih datang dari pemikiran yang dianggap seorang pakar koperasi. "Hasil diskusi itu jelas menghasilkan ide yang sembrono dan tidak paham yang dikerjakan BUMN," ujarnya. (Z-2)