Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
LINKAJA mencapai perbaikan kinerja yang signifikan mulai 2022 hingga melewati semester pertama 2023. Setelah konsisten mengedepankan fokus perkuat fundamental bisnis serta melakukan berbagai efisiensi, LinkAja meraih EBITDA positif pertamanya selama tiga bulan berturut-turut (Juni hingga Agustus).
Pencapaian ini membuat LinkAja semakin dekat untuk mencapai profitabilitas dan sustainabilitas bisnis. "LinkAja mencatatkan perbaikan performa keuangan yang cukup baik di 2022. Persentase EBITDA loss mampu ditekan hingga 90% jika dibandingkan tahun sebelumnya (di 2021). Dari sisi revenue, di 2023 kami menargetkan kenaikan revenue sekitar 30% untuk dua tahun berturut-turut," ujar Chief Finance &Strategy Officer (CFSO) LinkAja Reza Ari Wibowo dalam keterangan tertulis, Selasa (21/11).
LinkAja juga mampu melakukan efisiensi. Secara year to date Agustus 2023, komponen biaya pemasaran (marketing expense) mampu diturunkan sebesar lebih dari 80%. Ini dibarengi dengan kualitas pengguna yang terus membaik. Pendapatan per pengguna atau average revenue per user (ARPU) meningkat sebesar 58%, jika dibandingkan periode yang sama di 2022.
Baca juga: ESDM: PLN Operasikan 21 Pembangkit Hidrogen Hijau
Kedua tren tersebut mengindikasikan peningkatan loyalitas pengguna dan penurunan dependensi pendapatan operasional perusahaan terhadap short-term incentive seperti cashback. Saat ini LinkAja memiliki pengguna terdaftar sejumlah 91 juta atau meningkat sebesar 6% dibandingkan semester pertama 2022. "Bahkan dibandingkan dua tahun lalu (2021), peningkatan ARPU LinkAja saat ini sudah meningkat hingga empat kali lipat. Saat ini kami fokus kepada pengguna setia dan berkualitas, tetapi kami juga sedang menyiapkan beberapa inisiatif baru untuk meningkatkan jumlah pengguna kami yang loyal dengan penggunaan cost yang efisien dan sangat minimal," tambah Reza.
Reza juga menjelaskan, LinkAja terus berfokus pada bisnis model dua sisi (two-sided business model) B2B2C (business to business to consumer). Pada segmen B2C, LinkAja mengutamakan low-cost user acquisition & retention. Sedangkan, fokus segmen B2B berpusat pada end-to-end value chain dari sisi tradisional maupun digital.
Baca juga: Pergerakan Masyarakat Saat Nataru 2023 Diprediksi Capai 107,63 Juta Orang
LinkAja masih mengimplementasikan digital financial solutions dengan berfokus pada kolaborasi sinergi badan usaha milik negara (BUMN), terutama dalam ekosistem Telkomsel, Pertamina, dan Himbara (Himpunan Bank Negara). Untuk ekosistem Telkomsel, LinkAja mendigitalisasi supply chain bisnis tradisional Telkomsel di lebih dari 400 ribu retailer. Pada ekosistem Pertamina, LinkAja semakin memperkuat positioning di aplikasi MyPertamina sebagai penyedia infrastruktur sehingga memungkinkan dompet digital lain untuk menjadi alternatif metode pembayaran dalam aplikasi tersebut.
Salah satu inisiatif strategis lain, LinkAja menggandeng sejumlah perusahaan di bawah Kementerian BUMN sebagai penyedia layanan disbursement insentif. Dengan demikian, LinkAja mampu mendapatkan user base besar yang bersifat captive tanpa biaya akuisisi dan retensi. Hal ini sejalan dengan strategi perusahaan dalam meningkatkan pengguna loyal dan berkualitas dengan penggunaan biaya, semisal retensi dan akuisisi, yang efektif dan efisien.
Ada pula aplikasi LinkAja dengan tampilan khusus (skin) BUMN. Aplikasi ini diperuntukkan bagi para pegawai BUMN dengan fungsi sebagai aplikasi pembayaran dan komunikasi terpadu. Kolaborasi LinkAja bersama Kementerian dan sejumlah perusahaan BUMN merupakan langkah nyata dalam proses transformasi digital dalam hal layanan pembayaran dan komunikasi terpadu. Melalui kerja sama ini, layanan perusahaan juga akan digunakan sebagai sarana penunjang transaksi karyawan BUMN melalui pemanfaatan saldo LinkAja.
Aplikasi LinkAja skin BUMN juga menjadi media komunikasi efektif dan efisien bagi karyawan BUMN atas informasi terbaru seputar Kementerian maupun perusahaan BUMN yang tergabung serta dikirimkan secara rutin dan berkala melalui aplikasi LinkAja. Tak hanya itu, aplikasi tersebut dapat diutilisasi sebagai media promosi terkait produk dan layanan masing-masing perusahaan BUMN. Saat ini lebih dari 200 ribu karyawan BUMN sudah terdaftar untuk dapat menikmati produk, program, informasi, layanan, dan bertransaksi aktif dalam aplikasi ini. Dengan dukungan dari Kementerian BUMN, LinkAja terus menjajaki potensi kolaborasi ke perusahaan-perusahaan BUMN lain dengan potensi sebanyak lebih dari 1 juta karyawan.
"Di LinkAja, kami sudah melakukan shifting menuju profitability dan sustainability secara bertahap semenjak 2021 dengan membaca arah pergerakan industri. Salah satunya memperkuat model bisnis B2B2C kami yang berfokus pada ekosistem BUMN. Ini terbukti sangat efektif dan efisien dalam upaya untuk #SatukanPotensiIndonesia yang mampu memenuhi kebutuhan pengguna," tutup Reza. (Z-2)
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Pemerintah bersiap melakukan intervensi strategis di sektor tekstil nasional menyusul kolapsnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu pemain terbesar industri tekstil.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Kritik Prabowo itu khususnya ditujukan pada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.
Fokus utama kajian dari Anisha adalah penegasan posisi BUMN sebagai entitas hukum terpisah (separate legal entity) yang tetap mengemban mandat konstitusional demi kemakmuran rakyat.
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan kritik keras kepada jajaran direksi badan usaha milik negara (BUMN) lantaran terlalu lama menerapkan praktik pengelolaan yang merugikan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved