Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
DIREKTUR Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai sudah semestinya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mundur dari kabinet pemerintahan Joko Widodo. Hal itu dinilai penting untuk menjaga kredibilitas eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu di level internasional.
"Shock terapy dibutuhkan agar Jokowi juga sadar bahwa banyak sekali kebijakan yang dilakukan dari kebijakan ekonomi, kasus MK, korupsi masif, kemudian oligarki yang makin menguat, itu memang harus berubah, dan tekanan itu tidak bisa dari msyarakat, atau menunggu pemilu selesai. Tapi tekanan yang penting itu berasal dari internal pemerintah sendiri," ujarnya saat dihubungi, Jumat (19/1).
Bhima menilai, kebijakan ekonomi pemerintah saat ini banyak dinahkodai oleh Sri Mulyani. Dus, dengan hengkangnya Sri Mulyani dari pemerintahan, perekonomian berpeluang besar kehilangan arah.
Baca juga : Menteri Mundur Pukulan Serius Bagi Jokowi dan Prabowo-Gibran
Ekonomi Indonesia juga dinilai banyak dilirik oleh investor dan negara lain karena citra Sri Mulyani di level global cukup baik.
"Jokowi juga harus menyadari bahwa tanpa Sri Mulyani, sebenarnya ekonomi sangat rapuh, dan kepercayaan internasional sangat bergantung pada Sri Mulyani," jelas Bhima.
Baca juga : Sri Mulyani Jabarkan Pencapaian Indonesia di World Economic Forum 2024
"Hampir tidak ada investor yang kemudian percaya langsung kepada Jokowi, tentu perantaranya melalui Sri Mulyani atau LBP misalnya," lanjutnya.
Sementara itu Direktur Eksekutif dari Center of Reform on Economic (CoRE) Indonesia Mohammad Faisal menilai mundurnya Sri Mulyani dari kabinet akan menjadi pukulan besar bagi pemerintahan saat ini.
"Sri Mulyani masih dianggap sebagai sosok yang diakui dari sisi kompetensi dan profesionalitasnya dan juga merupakan simbol stabilitas dalam hal kemampuan memanage keuangan dan perekonomian secara keseluruhan di mata investor," jelas Faisal.
Sedangkan Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda menyampaikan, kepercayaan publik akan turun drastis terhadap pemerintah bila Sri Mulyani mundur dari kabinet Jokowi. Itu menjadi wajar lantaran rezim pemerintahan saat ini terang-terangan berupaya melanggengkan kekuasaan dengan berbagai cara.
"Pemerintahan yang asal tabrak aturan, tutup kuping terhadap kritik dan masukan dari rakyat, dan menghalalkan segala cara untuk berkuasa kembali. Pak Jokowi saat ini hanya fokus pada bagaimana melanggengkan project-project di masa dia, tidak peduli dengan rakyat kecil," kata dia. (Z-5)
ANGGARAN program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rancangan Undang-Undangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 yang mencapai Rp335 triliun sudah direvisi Sri Mulyani
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal memastikan ketersediaan anggaran untuk dua lembaga yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, melemparkan isu terkait naiknya iuran kepesertaan BPJS Kesehatan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan rendahnya gaji dosen dan guru di Indonesia menuai kritik tajam berbagai kalangan.
Teknologi deepfake menggunakan AI dan GAN memungkinkan manipulasi wajah dan suara secara realistis, menimbulkan risiko besar bagi reputasi dan informasi publik.
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Terdapat ratusan kebijakan daerah yang semestinya dievaluasi karena tidak sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang baik.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
pentingnya penerapan standar mutu untuk menjamin kualitas rekomendasi kebijakan.
Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan strategis nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembekalan strategis kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved