Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai sudah semestinya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mundur dari kabinet pemerintahan Joko Widodo. Hal itu dinilai penting untuk menjaga kredibilitas eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu di level internasional.
"Shock terapy dibutuhkan agar Jokowi juga sadar bahwa banyak sekali kebijakan yang dilakukan dari kebijakan ekonomi, kasus MK, korupsi masif, kemudian oligarki yang makin menguat, itu memang harus berubah, dan tekanan itu tidak bisa dari msyarakat, atau menunggu pemilu selesai. Tapi tekanan yang penting itu berasal dari internal pemerintah sendiri," ujarnya saat dihubungi, Jumat (19/1).
Bhima menilai, kebijakan ekonomi pemerintah saat ini banyak dinahkodai oleh Sri Mulyani. Dus, dengan hengkangnya Sri Mulyani dari pemerintahan, perekonomian berpeluang besar kehilangan arah.
Baca juga : Menteri Mundur Pukulan Serius Bagi Jokowi dan Prabowo-Gibran
Ekonomi Indonesia juga dinilai banyak dilirik oleh investor dan negara lain karena citra Sri Mulyani di level global cukup baik.
"Jokowi juga harus menyadari bahwa tanpa Sri Mulyani, sebenarnya ekonomi sangat rapuh, dan kepercayaan internasional sangat bergantung pada Sri Mulyani," jelas Bhima.
Baca juga : Sri Mulyani Jabarkan Pencapaian Indonesia di World Economic Forum 2024
"Hampir tidak ada investor yang kemudian percaya langsung kepada Jokowi, tentu perantaranya melalui Sri Mulyani atau LBP misalnya," lanjutnya.
Sementara itu Direktur Eksekutif dari Center of Reform on Economic (CoRE) Indonesia Mohammad Faisal menilai mundurnya Sri Mulyani dari kabinet akan menjadi pukulan besar bagi pemerintahan saat ini.
"Sri Mulyani masih dianggap sebagai sosok yang diakui dari sisi kompetensi dan profesionalitasnya dan juga merupakan simbol stabilitas dalam hal kemampuan memanage keuangan dan perekonomian secara keseluruhan di mata investor," jelas Faisal.
Sedangkan Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda menyampaikan, kepercayaan publik akan turun drastis terhadap pemerintah bila Sri Mulyani mundur dari kabinet Jokowi. Itu menjadi wajar lantaran rezim pemerintahan saat ini terang-terangan berupaya melanggengkan kekuasaan dengan berbagai cara.
"Pemerintahan yang asal tabrak aturan, tutup kuping terhadap kritik dan masukan dari rakyat, dan menghalalkan segala cara untuk berkuasa kembali. Pak Jokowi saat ini hanya fokus pada bagaimana melanggengkan project-project di masa dia, tidak peduli dengan rakyat kecil," kata dia. (Z-5)
Sri Mulyani dikenal luas sebagai salah satu Menteri Keuangan terbaik Indonesia dengan masa jabatan terlama, sekaligus sosok perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut.
Posisi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan berakhir pada 8 September 2025 setelah reshuffle Presiden Prabowo. Kepergiannya diwarnai kontroversi. Simak rangkuman isu yang mengemuka.
Blavatnik School of Government (BSG) Oxford menjadi sorotan. Kenali misi BSG, program prestisius Distinguished Public Service Fellow, serta deretan tokoh global yang pernah mengajar.
Sri Mulyani Indrawati resmi bergabung sebagai pengajar dalam program World Leaders Fellowship 2026 di Blavatnik School of Government, University of Oxford. Ini Profilnya.
Purbaya sudah membuka penyelewengan. Kini, menjadi tugas penegak hukum menindaklanjuti. Maukah mereka?
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memotong anggaran transfer ke daerah (TKD) dan dinilai lebih baik dari Sri Mulyani
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved