Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
DIREKTUR Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai sudah semestinya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mundur dari kabinet pemerintahan Joko Widodo. Hal itu dinilai penting untuk menjaga kredibilitas eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu di level internasional.
"Shock terapy dibutuhkan agar Jokowi juga sadar bahwa banyak sekali kebijakan yang dilakukan dari kebijakan ekonomi, kasus MK, korupsi masif, kemudian oligarki yang makin menguat, itu memang harus berubah, dan tekanan itu tidak bisa dari msyarakat, atau menunggu pemilu selesai. Tapi tekanan yang penting itu berasal dari internal pemerintah sendiri," ujarnya saat dihubungi, Jumat (19/1).
Bhima menilai, kebijakan ekonomi pemerintah saat ini banyak dinahkodai oleh Sri Mulyani. Dus, dengan hengkangnya Sri Mulyani dari pemerintahan, perekonomian berpeluang besar kehilangan arah.
Baca juga : Menteri Mundur Pukulan Serius Bagi Jokowi dan Prabowo-Gibran
Ekonomi Indonesia juga dinilai banyak dilirik oleh investor dan negara lain karena citra Sri Mulyani di level global cukup baik.
"Jokowi juga harus menyadari bahwa tanpa Sri Mulyani, sebenarnya ekonomi sangat rapuh, dan kepercayaan internasional sangat bergantung pada Sri Mulyani," jelas Bhima.
Baca juga : Sri Mulyani Jabarkan Pencapaian Indonesia di World Economic Forum 2024
"Hampir tidak ada investor yang kemudian percaya langsung kepada Jokowi, tentu perantaranya melalui Sri Mulyani atau LBP misalnya," lanjutnya.
Sementara itu Direktur Eksekutif dari Center of Reform on Economic (CoRE) Indonesia Mohammad Faisal menilai mundurnya Sri Mulyani dari kabinet akan menjadi pukulan besar bagi pemerintahan saat ini.
"Sri Mulyani masih dianggap sebagai sosok yang diakui dari sisi kompetensi dan profesionalitasnya dan juga merupakan simbol stabilitas dalam hal kemampuan memanage keuangan dan perekonomian secara keseluruhan di mata investor," jelas Faisal.
Sedangkan Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda menyampaikan, kepercayaan publik akan turun drastis terhadap pemerintah bila Sri Mulyani mundur dari kabinet Jokowi. Itu menjadi wajar lantaran rezim pemerintahan saat ini terang-terangan berupaya melanggengkan kekuasaan dengan berbagai cara.
"Pemerintahan yang asal tabrak aturan, tutup kuping terhadap kritik dan masukan dari rakyat, dan menghalalkan segala cara untuk berkuasa kembali. Pak Jokowi saat ini hanya fokus pada bagaimana melanggengkan project-project di masa dia, tidak peduli dengan rakyat kecil," kata dia. (Z-5)
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah memberikan dukungan pendanaan kepada bank Himbara untuk menyalurkan pinjaman kepada Kopdes Merah Putih.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari pagu Rp69 triliun.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait belum tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembekalan strategis kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Konferensi ini beraspirasi untuk memberikan kontribusi berarti terhadap pengembangan kebijakan berbasis bukti dan tindakan transformatif
Ketidakpastian kebijakan cukai dari tahun ke tahun, seperti lonjakan 23% pada 2020, dapat memicu reaksi ekstrem dari industri, termasuk PHK dan relokasi produksi.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Data 2023 mengungkapkan biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk penanganan kanker mencapai Rp5,97 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved