Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi disebut merupakan sosok kepala negara yang cakap dan lengkap. Selain ahli dalam memberikan solusi untuk permasalahan yang ada saat ini, Jokowi juga merupakan ahli menyelesaikan permasalahan yang bakal datang di masa depan.
“Pak Jokowi adalah ahli menyelesaikan masalah yang akan datang dengan solusi masa depan,” demikian kalimat singkat yang diungkapkan oleh Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan pada Kabinet Indonesia Bersatu II dan Kabinet Indonesia Maju, untuk menjelaskan figur Jokowi.
Kemudian, Lutfi pun menjelaskan bahwa pada tahun 2045, Kota Jakarta dan Kota Bandung, Jawa Barat akan menyatu menjadi satu kota. Pada saat penyatuan terjadi, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 75 juta jiwa.
Baca juga: Belanja 7 Sektor Prioritas APBN 2024 Capai Rp2.259 Triliun. Untuk IKN Rp40,6 T
“Bisakah dibayangkan, polusinya pada tahun 2045 seberapa parah? Sampahnya seperti apa? Bagaimana mengurus Listriknya? Jadi nanti orang baru bisa mikir solusi untuk memindahkan ibukota baru dipikirkan nanti, akan menjadi sebuah problema yang tidak bisa diselesaikan pada masa itu,” tutur Lutfi.
Pernyataan ini juga dia ungkapkan sebagai jawaban atas pertanyaan media tentang membagi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) senilai Rp 470 triliun pada 14 kota di Indonesia masing-masing Rp 33 triliun.
Baca juga: Pembangunan IKN Dikritik, Istana : Itu Demokrasi
Jawaban Lutfi sederhana saja, “Jangan menyelesaikan persoalan masa yang akan datang, dengan solusi masa lalu. Jadi saat ini kita mesti jelas. Nah, Pak Jokowi adalah ahli menyelesaikan masa yang akan datang dengan solusi masa depan,” tekan Lutfi.
Sebagai contoh dari masalah akan datang dengan solusi masa depan, yaitu Moda Raya Terpadu (MRT). Dimana sebelum MRT tercetus sebagai proyek menekan kemacetan di Jakarta, Jokowi datang di Jakarta, sekitar tahun 2012. Saat itu, yang pertama kali diselesaikan adalah MRT.
“MRT juga begitu, sempat ditolak oleh politisi – politisi, karena dianggapnya subsidinya terlalu tinggi. Tetapi Pak Jokowi pada saat itu juga melaksanakan hal yang sama. Beliau mengatakan bahwa manfaat daripada MRT ini sangat tinggi. Dan lihat, begitu MRT yang pertama selesai, MRT yang kedua langsung dibangun. Karena rakyat merasakan bahwa manfaatnya itu sangat tinggi buat masyarakat Jakarta,” ujar Lutfi.
Indonesia, kata Lutfi, membutuhkan sosok seperti Jokowi. “Memang kadang – kadang, Pak Jokowi berpikir out of the box. Untuk itu saya berterimakasih kepada Pak Jokowi,” pungkasnya. (RO/Z-7)
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Rampai Nusantara menekankan pentingnya publik untuk kembali pada diskursus yang membangun.
"Saya lihat dari tahun 2014 sampai tahun ini, kasus-kasus kebakaran hutan ini sudah sangat menurun sekali. Sudah menurun hampir 80-85 persen," kata Gibran.
Polda Metro Jaya untuk segera menuntaskan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi demi kepastian hukum dan tak berlarut-larut
Pernyataan klarifikasi dari para alumni UGM tak akan meredakan polemik dugaan ijazah palsu Jokowi
pengamat menilai pertemuan alumni Fakultas Kehutanan UGM yang dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) belum cukup ampuh menyelesaikan polemik keaslian ijazah Jokowi.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan isi hatinya soal tuduhan ijazah palsu dalam acara reuni ke-45 Angkatan 80 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved