Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PANDEMI Covid-19 yang sudah mulai hilang telah menjadikan negara–negara di dunia kembali bangkit dari keterpurukan bisnis.
Tahun 2023 merupakan tahun untuk semua negara termasuk Indonesia yang merasakan dalam kehidupan ekonomi kembali stabil dan normal.
Dalam menyambut kebangkitan perekonomian, PT Mitra Kuat Berjaya (MKB) melakukan beragam inovasi dalam upaya menciptakan berbagai kemudahan dan kecepatan.
Baca juga: Kemenkominfo Sosialisasikan IKN Lewat Pertunjukan Voice of Nusantara
PT Mitra Kuat Berjaya (MKB) dan PT Pandu Berdarma Nusantara (PBN) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) di Jakarta Kamis (30/11).
PKS tersebut ditandatangani Direktur MKB Rifky Wanda Gustama dan Direktur PBN Hanan Agustin yang disaksikan Manager Operasional PBN Alif Rizky Saputra dan Head Regional MKG Ahmad Fauzi Batubara dan Fikri Hidayat.
Terkait penandatanganan PKS, Direktur MKB Rifky Wanda Gustama, mengatakan keuntungan atau manfaat yang diberikan PBN ke MKB seperti menghemat biaya operasional, mengurangi risiko perusahaan terhadap kewajiban terkait ketenegakerjaan, dan fleksibilitas dalam mengisi posisi karyawan tertentu.
Baca juga: Belanja 7 Sektor Prioritas APBN 2024 Capai Rp2.259 Triliun. Untuk IKN Rp40,6 T
“Dengan adanya IKN (Ibu Kota Nusantara), para karyawan MKB yang ada di IKN akan diperluas dan diperbanyak untuk bisnis dan untuk mempermudah memonitoring para karyawan outsourcing dalam melakukan kegiatan seperti absensi, cuti, izin sakit dan lainnya PBN akan men-support dengan menggunakan sistem yang sudah di uji coba,” ujar Direktur MKB Rifky Wanda Gustama.
Dalam mendukung pembangunan IKN dan sarana pendukungnya, MKB membantu untuk menyediakan karyawan untuk marketing, sopir, office boy dan lainya.
Dalam operasionalnya, MKB menggandeng PBN untuk mendistribusikan karyawan outsourching di kawasan IKN, Penajam Paser Utara, Kaltim.
Baca juga: Pembangunan IKN Kerek Industri Properti dan Semen Tanah Air
Untuk menangani permasalahan pelaporan dan memberikan solusi serta memberikan perlindungan terhadap pelapor pelanggaran karyawan, PBN menggunakan system whistleblowing.
PBN ingin memberikan pelayanan dan keamanan bagi MKB dengan strategi-strategi yang sudah diuji semua.
PT Pandu Berdarma Nusantara (PBN) adalah perusahaan bidang umum yaitu jasa, konstruksi, pembelian dan lainnya memulai kerja sama dengan beberapa perusahaan di Indonesia berupa kerja sama dalam bentuk outsourcing. (RO/S-4)
PT Personel Alih Daya Tbk (Perseroan) telah menyelenggarakan Public Expose Insidentil pada Selasa, (2/12) yang diselenggarakan secara luring dan daring.
Masih banyak pekerja yang masih berada dalam status kerja kontrak, outsorcing, bahkan banyak juga pekerja yang tidak mendapatkan jaminan sosial.
Sistem outsourcing atau alih daya selama ini menjadi solusi efisiensi bagi berbagai perusahaan di Indonesia.
Penghapusan outsourcing tanpa perbaikan menyeluruh berisiko mendorong pekerja formal berpindah ke sektor informal yang kurang terlindungi.
Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus outsourcing. Outsourcing dinilai sebagai bentuk perbudakan modern. pEnghapusan sistem alih daya ini realistis demi keadilan para pekerja
Prabowo Subianto berencana menghapus outsouring. Namun langkah strategis dalam menangani persoalan alih daya atau outsourcing bukan menghapus sistem. Melainkan membatasi penerapannya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Jepang melalui NEDO menawarkan beberapa skema kerja sama penelitian untuk menyiapkan industri di bidang energi baru dan teknologi.
Kedua perguruan tinggi menargetkan kontribusi lebih besar menciptakan pendidikan berkualitas bagi industri dan masyarakat.
Inisiatif ini menyoroti pentingnya hubungan budaya dalam kemitraan yang berkelanjutan antara Australia dan Indonesia.
Kemitraan strategis ini menegaskan posisi Todak Academy sebagai salah satu pemimpin regional dalam pengembangan talenta digital masa depan di kawasan ASEAN.
Kerja sama tersebut menjadi tonggak penting penerapan sanksi sosial sebagai alternatif hukuman pidana,
Pertemuan ini menjadi tonggak awal terbentuknya Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved