Kemenkominfo Sosialisasikan IKN Lewat Pertunjukan Voice of Nusantara

PEMERINTAH Indonesia berupaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing nasional dengan memperbaiki tata kelola wilayah ibu kota yang diwujudkan melalui pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. 

Dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat, Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Komunikasi dan Informatika mengadakan sosialisasi dalam bentuk pertunjukan musik “Voice of Nusantara: Kota Dunia untuk Semua”.

Kegiatan yang dilakukan di Auditorium Abdulrahman Saleh RRI itu dihadiri oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nizar Patria; Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong; Tenaga Ahli Pimpinan Bidang Kerja sama dan Ekonomi Kreatif Otorita IKN Panji Himawan; dan Kepala Biro Humas dan SDM Otorita IKN Firmananur. 

Baca juga : Belanja 7 Sektor Prioritas APBN 2024 Capai Rp2.259 Triliun. Untuk IKN Rp40,6 T

Hadir pula Tenaga Ahli Komunikasi Otorita IKN Troy Pantouw; Ketua Bidang Pelaksanaan Transportasi Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Atyanto Busono; dan Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Septriana Tangkary.

Nizar menjelaskan, acara itu bertujuan untuk memperkenalkan IKN yang merupakan kota yang sedang dirintis pembangunannya dari nol, dan akan menjadi kota paling modern Indonesia dengan konsep smart city. 

Baca juga : Timnas AMIN Berencana Oper Anggaran IKN ke 14 Kota

"Indonesia melingkupi archipelago, makanya dinamakan Ibu kota Nusantara yang berlokasi tepat di tengah Indonesia. IKN adalah mimpi besar bangsa indonesia," ujarnya. 

Troy Pantouw menuturkan, lokasi IKN di Kalimantan Timur juga menjadi bukti pemerataan pertumbuhan ekonomi yang selama ini terfokus di pulau Jawa. 

IKN juga akan menjadi kota yang ramah lingkungan, berkelanjutan, serta menjadi pusat transformasi ekonomi negara yang membuat orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. 

"Bahkan 13 badan PBB sudah berkomitmen untuk memberikan support kepada IKN," paparnya.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menargetkan pembangunan infrastruktur dasar IKN Tahap 1, termasuk bangunan kantor pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), yang akan rampung pada 2024. 

Hingga saat ini, perkembangan pembangunan infrastruktur dasar IKN Tahap 1 telah mencapai 38,1% dan seluruh kegiatan terus dijaga sesuai yang dijadwalkan.

Beberapa waktu lalu, Kementerian PUPR juga memulai pembangunan IKN Tahap 2. Kegiatan ini meliputi proyek-proyek yang penandatanganan kontraknya dilakukan pada April-Mei 2023, yaitu gedung Kementerian Koordinator 2 dan rumah susun Aparatur Sipil Negara (ASN).

IKN yang dibangun dari awal diharapkan dapat tertata sesuai dengan teori dan aturan, serta meningkatkan daya saing Indonesia dalam kancah global. 

Menurut Atyanto Busono, selain melakukan pengembangan infrastruktur, akan ada transformasi kehidupan dan pekerjaan terutama dalam pemanfaatan teknologi.

Atyanto juga menginformasikan, di IKN juga terdapat lokasi untuk nongkrong. 

"Ada share street di antara dua sumbu kebangsaan, yang juga bisa dipergunakan untuk parade," ungkapnya. (Z-5)