Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DIREKTUR eksekutif Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Mohammad Faisal mendorong pemerintah untuk memperkuat perlindungan sosial (perlinsos) untuk membantu masyarakat karena tidak ada kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang signifikan di tahun depan.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat penetapan UMP 2024 di berbagai provinsi hanya naik berkisar 1,2% hingga 7,5%.
"Pemerintah harus turun tangan dengan aktif memberikan bantuan subsidi atau bantuan sosial kepada masyarakat menengah ke bawah, khususnya untuk buruh," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (21/11).
Baca juga : BLT akan Ditransfer Setiap Pekan
Program-program perlinsos yang mesti diteruskan hingga akhir tahun depan antara lain bansos Program Keluarga Harapan (PKH), bansos tunai, bansos pangan, atau bisa melanjutkan bantuan subsidi upah (BSU). Pemberian perlinsos itu dianggap penting untuk menjaga daya beli masyarakat.
"Perlinsos itu harus dipastikan tersalurkan ke buruh yang memenuhi kriteria, " kata Faisal.
Selain itu, ia juga mengusulkan agar pemerintah dapat memberikan subsidi bagi pelaku industri untuk menutupi biaya operasional yang dikeluarkan untuk membayar gaji karyawan dan peningkatan biaya produksi.
Baca juga : Pemerintah Klaim Ekonomi Baik, tapi kok Bansos Ditambah Terus?
Kendati demikian, pemberian subsidi kepada industri perlu dipilah pilih karena masing-masing industri memiliki kemampuan finansial yang berbeda. Faisal menyinggung industri padat karya dianggap rentan terdampak atas kenaikan UMP tersebut. Bentuk subsidi itu seperti pemberian stimulus sektor ketenagalistrikan berupa diskon tarif tenaga listrik bagi industri.
"Industri padat karya itu kan sensitif atas kenaikan upah. Seperti industri tekstil yang orientasi ekspornya menurun. Bantuan itu intinya untuk menekan biaya produksi perusahaan," pungkasnya. (Ins/Z-7)
Baca juga : Anggaran Bansos 2024 Capai Rp75 Triliun, Ini Target Penerimanya
KEGIATAN Ramadan yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) Banyumas, Jawa Tengah, cukup semarak.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, Andri Yansyah, mengungkapkan besok pihaknya akan menentukan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2020.
Selain survei ke pasar tradisional, survei tambahan juga dilakukan di tiga pasar modern pada pekan ini.
Dewan Pengupahan DKI Jakarta sudah mensurvei kebutuhan hidup layak (KHL) ke 45 pasar tradisional dalam tiga gelombang.
UMP DKI Jakarta untuk tahun 2020 mengalami perubahan, yangg sebelumnya Rp3.940.0000 maka di 2020 menjadi Rp4.276.349,00.
Lebih memprihatinkannya lagi, Kemenaker menganggap fenomena itu tak menunjukkan sulitnya mencari kerja. Aneh kan?
Pemerintah hadir memberikan pelindungan ketenagakerjaan kepada atlet, termasuk pesepak bola. Baik itu perlindungan jaminan sosial, keselamatan, maupun perlindungan pengupahan.
Indonesia memiliki 21 balai latihan kerja (BLK) pemerintah di bawah pembinaan langsung Kementerian Ketenagakerjaan atau Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) yang tersebar di 13 provinsi.
Panitia seleksi Calon Anggota BNSP mengundang warga Negara Indonesia terbaik untuk mengikuti seleksi Calon Anggota BNSP Periode 2023 – 2028
Jika mengacu pada besaran UMP DKI 2019 Jakarta saat ini ialah Rp 3.940.973,096 maka ada kenaikan sebesar Rp335.376, menjadi Rp4.276.349
Tim Pengawas Ketenagakerjaan hadir untuk membantu mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan dan memberikan saran perbaikan agar kasus serupa tidak terjadi lagi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved