Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
PROPOSI utang pemerintah didominasi oleh pinjaman berdenominasi rupiah. Hal tersebut dinilai sejalan dengan kebjakan pembiayaan umum utang dengan mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap.
Hal itu disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Ubaidi Socheh Hamidi dalam in talks to community bertajuk Learning Culture for Better Future: Aktif, Smart, dan Bijak Keuangan, Kamis (16/11).
"Dari sisi mata uang komposisi utang pemerintah sebagian besar berdenominasi rupiah dengan proporsi sekitar 70% per akhir September 2023," ujarnya.
Baca juga : Utang Luar Negeri Indonesia Turun Jadi US$395,1 Miliar
Dominasi rupiah dalam pengadaan utang pemerintah juga menunjukkan implementasi kehati-hatian. Sebab, penarikan utang domestik dinilai dapat memitigasi risiko eksternal yang cukup rentan bergejolak. Itu juga diikuti dengan terus mencermati perkembangan suku bunga acuan dan jatuh tempo pembiayaan.
Upaya pengelolaan utang tersebut, kata Ubaidi, dilakukan pemerintah melalui koordinasi dan kerja sama yang erat dan Bank Indonesia. Hal itu terutama dimaksudkan untuk mengatasi volatilitas nilai tukar rupiah dan mencermati dinamika global.
Baca juga : Indonesia Mesti Bayar Utang Kereta Cepat Rp226,9 Miliar per Bulan
Adapun utang pemerintah itu sebagian besar datang dari instrumen Surat Berharga Negara (SBN). Porsi SBN dalam total utang pemerintah tercatat mencapai 88,86% per akhir September 2023.
"Pasar surat berharga negara atau SBN yang dalam, yang likuid itu akan mendukung peningkatan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang, memiliki fungsi strategis bagi sistem keuangan, terutama karena sifatnya yang aman atau bebas r\isiko," kata Ubaidi.
SBN, lanjutnya, dapat menjadi pilihan investasi terbaik di tengah tekanan pasar keuangan dan ekonomi. SBN juga merupakan instrumen yang cukup likuid karena seri SBN tradeable, dapat dengan mudah diperjualbelikan di pasar sekunder tanpa memengaruhinya secara berarti.
Selain itu, SBN turut menjadi salah satu instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas moneter.
"Kepemilikan SBN domestik didominasi oleh perbankan diikuti oleh Bank Indonesia, lembaga asuransi dan dana pensiun, serta investor asing meskipun dalam porsi yang relatif sedikit ataupun kecil," pungkas Ubaidi. (Z-5)
Rani menjalankan usaha minuman segar seperti jus di sekitar arena perlombaan pacu jalur. Sejak tahun 2017, ia menjadi bagian dari keluarga besar PNM melalui pembiayaan Mekaar.
PT Indonusa Bara Sejahtera (OVO Finansial) bersama PT Grab Teknologi Indonesia menyalurkan pendanaan senilai Rp6 triliun melalui Program GrabModal.
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI adalah program pembiayaan dari Bank Rakyat Indonesia untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan bunga rendah
Kinerja keuangan yang terus menunjukkan tren positif tersebut ditopang strategi dalam menjaga kualitas pembiayaan melalui pendampingan intensif dan program apresiasi kepada nasabah.
DI tengah era digitalisasi yang terus bergerak cepat, perubahan teknologi memengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam industri pembiayaan.
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved