Utang Luar Negeri Indonesia Turun Jadi US$395,1 Miliar

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2023 tercatat US$395,1 miliar, turun dari posisi sebelumnya yang sebesar US$397,1 miliar. Secara tahunan (year on year/yoy), kondisi ULN Indonesia mengalami kontraksi 0,8% (yoy), lebih dalam dari kontraksi bulan sebelumnya, yakni 0,7% (yoy).

"Penurunan posisi ULN ini bersumber dari ULN sektor publik dan swasta," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono melalui keterangan pers, Senin (16/10).

Dari catatan bank sentral, ULN pemerintah pada Agustus 2023 sebesar US$191,6 miliar. Nilai tersebut turun dari posisi Juli 2023 yang mencapai US$193,2 miliar. Secara tahunan, ULN itu tumbuh melambat menjadi 3,6% (yoy) dari periode sebelumnya sebesar 4,1% (yoy).

Baca juga: Cadangan Devisa Turun, Sektor Eksternal Indonesia Siap Bertahan

Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang tinggi.

Selain itu, Pemerintah juga disebut berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel.

Baca juga: Perusahaan Properti yang Berpotensi Bangkrut Bertambah di Tiongkok, Selain Country Garden

"Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, ULN berperan penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas sehingga mampu menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global," terang Erwin.

Dukungan tersebut antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang mencapai 24,0% dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,2%), jasa pendidikan (16,8%), konstruksi (14,2%), dan jasa keuangan dan asuransi (10,1%).

"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah," ungkap Erwin.

Penurunan juga terjadi pada ULN swasta. BI mencatat ULN swasta hingga bulan kedelapan 2023 sebesar US194,3 miliar. Nilai tersebut turun dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya sebesar US$194,5 miliar. Secara tahunan, ULN swasta kembali mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,2% (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 5,5% (yoy).

Penurunan ULN swasta itu utamanya disebabkan oleh makin dalamnya kontraksi pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) menjadi 5,1% (yoy) dibandingkan dengan kontraksi 4,3% (yoy) pada periode sebelumnya.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,2% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,9% terhadap total ULN swasta.

Erwin menambahkan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada Agustus 2023 tetap terkendali sebagaimana tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,1%, dari 29,2% pada bulan sebelumnya, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,4% dari total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," tutur Erwin.

"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tandasnya. (Z-11)