Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI optimistis insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) akan meningkatkan gairah masyarakat untuk membeli rumah.
Hal ini akan berdampak baik pula pada kinerja BNI Griya, sehingga perseroan mampu memenuhi target kredit tahun ini.
Adapun insentif pemerintah ini akan menanggung 100% PPN pembelian rumah yang harganya di bawah Rp 2 miliar, dan mulai berlaku awal November 2023.
Baca juga: Manfaatkan Unit Syariah, Bank BTN Dorong Milenial Aceh Terjun ke Bisnis Perumahan
Direktur Retail Banking BNI Putrama Wahju Setyawan menyampaikan perseroan menilai kebijakan insentif tersebut akan berdampak terhadap meningkatnya minat masyarakat untuk memiliki rumah sekaligus mendorong pertumbuhan bisnis KPR perbankan.
Terlebih, segmen yang ditargetkan oleh pemerintah adalah primary market yang kebutuhannya masih sangat tinggi.
Peningkatan Permintaan KPR
Lebih lanjut, Putrama menilai implementasi kebijakan insentif PPN sebelumnya yang berlaku pada 2021-2022 telah memberikan dampak terhadap peningkatan permintaan KPR di kisaran 5% hingga 20%.
“Tentu dampak positif dari insentif kali ini akan sama dan bahkan bisa lebih baik karena kondisi pasarnya juga sangat baik. Kami pun akan terus mendorong pertumbuhan BNI Griya yang pada 2023 ditargetkan tumbuh di atas 10%, dan di tahun depan kami berharap tren yang positif ini dapat berlanjut," katanya.
Baca juga: KPR Tetap Jadi Primadona, Bank Antisipasi Kredit Macet
Putrama menyampaikan perseroan terus menjalin kerja sama dengan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional atau Perum Perumnas, serta developer rumah lainnya untuk dapat terus menjawab kebutuhan pengurangan backlog nasional.
Di samping itu, perseroan terus mengoptimalkan kanal digital dalam rangka mempermudah akses produk KPR bagi masyarakat melalui platform BNI DigiGriya.
"Lewat platform ini, nasabah dapat dengan mudah melakukan pencarian properti di wilayah mana pun dan kapan pun. Selain itu nasabah juga dapat langsung terhubung dengan tenaga pemasar untuk konsultasi serta langsung terhubung dengan e-form BNI untuk pengajuan KPR. Semua terintegrasi dalam 1 platform saja," imbuhnya. (RO/S-4)
Bank Mandiri menilai perpanjangan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) oleh Kementerian Keuangan dapat memperkuat likuiditas perbankan.
Di tengah persaingan industri perbankan yang semakin kompetitif, program loyalitas menjadi salah satu strategi utama untuk mempertahankan dana pihak ketiga.
Meningkatnya ancaman kejahatan daring seperti phishing, social engineering, dan serangan siber lainnya mendorong perusahaan perbankan untuk terus memperkuat sistem keamanannya.
Inflasi Januari 2026 naik ke 3,55%. Bank Indonesia menahan BI Rate di 4,75% jelang Ramadan dan Idulfitri, seiring tekanan musiman dan nilai tukar rupiah.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) akan terus memperkuat pengawasan di sektor perbankan seiring dengan semakin kompleksnya aktivitas perbankan yang semakin beragam dan cepatnya digitalisasi.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan giro sebesar 19,13%, tabungan 8,19%, dan deposito 14,28%.
NAIK kelas menjadi badan usaha milik negara (BUMN), kinerja BSI pada 2025 progresif jauh di atas industri perbankan sekaligus mengubah peta perbankan Indonesia.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan giro sebesar 19,13%, tabungan 8,19%, dan deposito 14,28%.
Back to Back Loan merupakan program pinjaman yang memungkinkan nasabah memperoleh kredit dengan menjaminkan dana simpanan mereka sendiri di bank yang sama.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum
AFTECH dan Perbanas menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara perbankan dan fintech sebagai langkah krusial dalam memperluas akses kredit nasional.
Menurutnya, pemerintah daerah justru membutuhkan anggaran untuk dibelanjakan untuk pembangunan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved