Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MIMPI Indonesia menjadi negara maju di 2045 dinilai tak realistis. Sebab, modal-modal dasar untuk menjadi negara yang maju perekonomiannya belum dimiliki secara utuh.
Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri kepada Media Indonesia, Senin (30/10).
"Kita ingin mencapai Indonesia maju pada 2045, tetapi di satu sisi yang lain, mungkin itu tidak terlalu realistis atau mungkin bisa dicapai dengan baik. Apalagi kita juga melihat berbagai tantangan yang ada di lingkup global," ujarnya.
Baca juga: Wujudkan Indonesia Emas 2045, FEB UI Dorong Pemerintah Transformasi Sistem dan Pembiayaan Kesehatan
Daripada fokus pada ambisi itu, Indonesia sebaiknya fokus memperkuat modal-modal dasar yang diperlukan. Hal pertama yang paling penting ialah soal kemampuan untuk terus bertumbuh di segala aspek, tak melulu ekonomi.
Kedua, ialah mengenai inklusivitas. Dalam artian, pertumbuhan yang diraih harus bisa dirasakan oleh semua orang, alih-alih hanya dinikmati segelintir kalangan. "Kalau kita melihat target 2045 ini hanya fokus pada pertumbuhannya," tutur Yose.
Baca juga: Ketidakpastian Ekonomi akan Berlangsung Satu Dekade ke Depan
"Dengan menjadi negara maju, perekonomian maju, padahal harus ada unsur lain yang harus secara eksplisit dituju, yaitu inklusivitas yang bisa dirasakan semua orang," tambahnya.
Ketiga, yakni, menyangkut daya tahan perekonomian. Ini perlu untuk diperkuat agar ekonomi tak terombang-ambing ketika dihadapkan dengan satu persoalan.
Keempat ialah komitmen pada prinsip keberlanjutan. Ini dinilai penting karena perubahan iklim secara nyata memengaruhi dinamika perekonomian baik di luar dan dalam negeri.
Dari empat hal dasar itu, Yose menilai sulit bagi Indonesia mencapai ambisi 2045. Sebab performa dari keempatnya belum berjalan dengan cukup baik.
Dari sisi pertumbuhan, misalnya, ekonomi Indonesia cenderung konsisten hanya tumbuh di kisaran 5% setiap tahun. Padahal pemerintah kerap mengatakan pencapaian menjadi negara maju 2045 memerlukan angka pertumbuhan 6-7%.
Demikian halnya dari sisi inklusivitas. Sejauh ini, menurut Yose, hanya segelintir kelompok atau kalangan yang dapat menikmati manisnya pertumbuhan ekonomi yang stagnan tersebut.
"Kita masih melihat kesempatan yang diberikan untuk masyarakat itu masih bisa ditingkatkan lebih jauh lagi. Jadi masih jauh dari ideal mengenai inklusivitas ini," tuturnya.
Sedangkan dari sisi ketahanan, Indonesia kerap salah mengartikan prinsip tersebut. Hal yang selalu diutarakan pemerintah ialah mengenai swasembada. Padahal itu tak serta merta menjadikan Indonesia berdaya tahan.
Sementara dari sisi keberlanjutan, apa yang dilakukan pemerintah sejauh ini hanya berkata-kata. Tak ada kemauan untuk melakukan perubahan signifikan dari aspek keberlanjutan tersebut.
"Isu keberlanjutan itu masih lebih kepada lip service, ada political will, tapi tidak diikuti dengan perubahan. Ada isu transisi energi, ini tidak mendukung, kelistrikan misalnya, kita bergantung sekali pada satu BUMN yang pada akhirnya mereka memegang peranan pada kebijakan energi. Kita juga belum ada kemauan lebih kuat untuk isu keberlanjutan ini. jadi hanya sekadar political statement saja," pungkas Yose. (Mir/Z-7)
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyerukan penghentian praktik pekerja anak di wilayahnya dalam rangka peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan pentingnya membangun ekosistem yang menyeluruh untuk mewujudkan konsumsi gizi seimbang di masyarakat adalah upaya menurunkan stunting
Anak-anak masa depan bangsa harus mampu melahirkan inovasi dan cara berfikir baru dalam menghadapi tantangan global.
Muqowam berharap, pendidikan di Indonesia fokus mengejar industrialisasi strategis dan menguasai teknologi tinggi. Selain itu, perlu aturan dan regulasi yang jelas untuk mengawal ini.
AI memudahkan tetapi tidak menggantikan Bapak-Ibu sekalian. Banyak hal bisa menjadi mudah karena AI. Tapi tidak semua bisa dihilangkan, digantikan oleh AI.
Wapres menyampaikan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk terus melibatkan generasi muda dalam pembangunan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved