Melangkah Bersama Wujudkan Indonesia Maju

PERINGATAN hari ulang tahun (HUT) kemerdekaan RI tahun ini sangatlah spesial. Bukan saja karena merupakan peringatan yang ke-80 atau sepuluh windu, melainkan juga karena momen sakral kali ini berbarengan dengan hadirnya angin perubahan yang dibawa pemerintahaan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sejak awal kepemimpinannya, Presiden Prabowo diharapkan bisa memandu Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, berdaulat, sejahtera, dan maju. Hal itu juga yang menjadi visi dari pemerintah yang menginginkan sebuah pencapaian besar, yakni Indonesia emas 2045. Visi Indonesia emas ibarat sebuah mahakarya yang untuk mewujudkannya membutuhkan perjuangan keras semua lapisan, dari kepala negara hingga rakyat kecil.

"Kita ingin seluruh rakyat Indonesia bersatu, berdaulat, dan merasakan kesejahteraan secara nyata. Dari sanalah Indonesia akan terus melangkah maju,” tegas Presiden Prabowo dalam sambutannya saat peluncuran logo dan tema peringatan HUT ke-80 RI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/7).

Baca juga : Cetak Generasi Muda Bebas Narkoba

Semangat kolaborasi lintas sektor dan lintas generasi akan menjadi kunci untuk menyatukan potensi, menyinergikan kekuatan, dan mempercepat lompatan kemajuan. Terlebih tantangan yang dihadapi saat ini dan pada masa mendatang bakal semakin berat dan kompleks. Semua sektor akan menghadapi tantangan yang multidimensional.

PEMERINTAHAN BERSIH

Sebagai fondasi, Presiden telah menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Ia menekankan bahwa seluruh jajarannya, terutama Kabinet Merah Putih, harus menjadi pelopor tata kelola pemerintahan yang bersih demi kepentingan rakyat.

Baca juga : Oase Baru di Tengah Kota

“Saya ajak semua rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet Merah Putih, saya mengajak mereka kita harus berani, berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi,” ujar Presiden dalam sambutannya saat menghadiri peringatan hari lahir ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Februari lalu. 

Dengan fondasi tersebut, Prabowo menegaskan pemerintahannya siap menghadapi segala tantangan dan tidak akan mundur dalam melaksanakan reformasi demi kesejahteraan bangsa. Karena itu, ia juga mengingatkan para pejabat negara serta aparatur pemerintah agar mengikuti kebijakan prorakyat yang dicanangkannya.

“Sekarang siapa yang bandel, siapa yang dableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, (yaitu) tuntutan rakyat akan pemerintahan yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak,” tegas Presiden.

PROGRAM UNGGULAN
Demi mewujudkan kebijakan prorakyat tersebut, pemerintahan Prabowo-Gibran menyiapkan sejumlah program unggulan yang semuanya praktis sangat berkaitan dengan peningkatan kualitas manusia Indonesia, terutama mereka yang berada di lapisan bawah.

Dalam satu kesempatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada 11 program prioritas Presiden Prabowo yang akan diwujudkan melalui optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Kesebelas program prioritas tersebut menelan anggaran sebesar Rp446,24 triliun (lihat grafik).

Tidak hanya untuk tahun ini, program unggulan itu juga akan berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Untuk tahun depan, Sri Mulyani memerinci beberapa program unggulan yang direncanakan antara lain makan bergizi gratis (MBG), sekolah rakyat, koperasi desa merah putih, pemeriksaan kesehatan gratis, perbaikan sekolah, berbagai inpres jalan, dan perbaikan infrastruktur ketahanan pangan.

Rencana program unggulan tersebut bakal disampaikan Presiden pada Sidang Paripurna DPR, hari ini. "Itu semuanya telah kami laporkan sehingga untuk mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Nanti akan disampaikan Presiden pada DPR pada Sidang Paripurna DPR 15 Agustus," kata Menkeu, Rabu (23/7) lalu.

APRESIASI DPR

Pada implementasinya, program-program tersebut tidak lepas dari sejumlah permasalahan dan kritik dari masyarakat. Program MBG, misalnya, di awal-awal setelah peluncurannya terhadang oleh beberapa masalah seperti masalah kualitas makanan serta distribusi yang tidak merata dan penundaan pembayaran kepada mitra dapur MBG. 

Begitu pun dengan program sekolah rakyat yang sempat memicu kekhawatiran bahwa program tersebut justru akan menciptakan kesenjangan sosial dan diskriminasi, serta berpotensi menjadi 'proyek baru' yang tidak menyelesaikan akar masalah pendidikan.

Namun, secara umum, kinerja pemerintah sejauh ini mendapat apresiasi dari Ketua DPR Puan Maharani. “DPR memberikan apresiasi atas kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang responsif dalam mengambil tindakan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada," tegasnya pada Rapat Paripurna DPR pembukaan masa sidang IV tahun 2024-2025.

“Kehadiran negara yang ditunjukkan dengan tindakan pemerintah yang cepat, tepat, akuntabel, transparan, dan bermanfaat bagi rakyat banyak, selalu menjadi harapan rakyat dan kita semua,” tandas Puan. (Ant/X-3)