Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
ANGGOTA Komisi X DPR dari Fraksi NasDem, Furtasan Ali Yusuf, menyoroti tingkat literasi pelajar di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dia menemukan ada pelajar kelas 1 dan 2 SMP di Kabupaten Serang, Banten, belum bisa membaca.
"Banyak di lapangan Pak Menteri, saya menemukan anak kelas 1 dan kelas 2 SMP, ini sampai sekarang belum bisa baca. Padahal capaian literasi di sini adalah mencapai 68 persen dan numerasi 66 persen," kata Furtasan saat rapat kerja (raker) Komisi X DPR bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7).
Kondisi ini, menurutnya, sangat memprihatinkan dan berpotensi menghambat visi besar Indonesia Emas 2045.
"Saya jujur aja, 2045 ini saya khawatir, bukannya emas malah cemas," ucap dia.
Furtasan sempat menanyakan kondisi itu ke sekolah terkait. Hal itu disebabkan kurikulum sebelumnya dan membiarkan anak yang belum bisa membaca tetap naik kelas.
"Nah kenapa ini, saya coba bertanya, kenapa ini Pak Kepala Sekolah? Ternyata memang kurikulum yang kita kemarin terapkan itu, mengharuskan anak bisa baca atau tidak bisa baca tetap dinaikkan kelas," ujar dia.
Kondisi itu jadi tantangan bagi Kemendikdasmen. Karena para pelajar hanya memahami ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi urusan membacakan masih kerepotan.
"Karena anak-anak itu bagaimana dia memahami satu ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara membaca saja dia kerepotan," ujar dia. (P-4)
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung upaya Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam menangani kasus beras oplosan.
DUKUNGAN penuh peningkatan kualitas sekolah vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
Presiden Prabowo Subianto memiliki tiga senjata untuk atasi kemiskinan dan mencapai visi Indonesia Emas.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyerukan penghentian praktik pekerja anak di wilayahnya dalam rangka peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan pentingnya membangun ekosistem yang menyeluruh untuk mewujudkan konsumsi gizi seimbang di masyarakat adalah upaya menurunkan stunting
Anak-anak masa depan bangsa harus mampu melahirkan inovasi dan cara berfikir baru dalam menghadapi tantangan global.
Muqowam berharap, pendidikan di Indonesia fokus mengejar industrialisasi strategis dan menguasai teknologi tinggi. Selain itu, perlu aturan dan regulasi yang jelas untuk mengawal ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved