Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan pentingnya membangun ekosistem yang menyeluruh untuk mewujudkan konsumsi gizi seimbang di tengah masyarakat sebagai upaya jangka panjang dalam menurunkan angka stunting nasional. Dalam keterangannya pada Minggu (8/6), Lestari menegaskan bahwa perbaikan gizi tidak boleh dipandang sebagai intervensi sesaat, melainkan sebagai strategi berkelanjutan untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan tangguh.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul data terbaru dari Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) yang merilis hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2025. Survei itu mencatat adanya penurunan prevalensi stunting secara nasional dari 21,5% pada 2023 menjadi 19,8%.
Pemerintah menargetkan angka stunting dapat ditekan lebih jauh menjadi 18,8% tahun ini, dan bahkan diturunkan hingga 14,2% pada 2029.
"Tren positif ini perlu didorong dengan langkah-langkah sistemik yang tidak hanya fokus pada penyembuhan, tetapi juga pada pencegahan melalui edukasi dan peningkatan kesadaran publik," kata dia, Migggu (8/6).
Lebih lanjut, Lestari yang akrab disapa Rerie, menilai bahwa perbaikan gizi masyarakat harus dilandasi oleh pola pikir yang mendorong kebiasaan konsumsi pangan bergizi dalam kehidupan sehari-hari.
Ia memandang bahwa perubahan perilaku masyarakat dalam hal konsumsi makanan sehat hanya dapat dicapai jika didukung oleh akses yang lebih mudah terhadap bahan pangan bergizi, serta melalui skrining gizi yang dilakukan secara dini.
Intervensi berbasis data dan sains juga menjadi pilar penting agar langkah-langkah yang diambil benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan.
Dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah, Lestari menekankan pentingnya dukungan lintas sektor dalam mewujudkan ekosistem gizi yang ideal.
Ia menyatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas harus terus diperkuat secara konsisten. Tanpa adanya sinergi yang kuat, upaya untuk membentuk kebiasaan konsumsi pangan bergizi akan berjalan lambat dan tidak merata.
Rerie menutup pernyataannya dengan harapan bahwa semua upaya yang telah dan sedang dilakukan bisa memberikan hasil nyata, tidak hanya dalam bentuk penurunan angka stunting, tetapi juga dalam mencetak generasi penerus bangsa yang unggul, sehat, dan siap bersaing di masa depan. Ia mengingatkan bahwa perbaikan gizi adalah investasi jangka panjang yang sangat penting dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. (Z-10)
Empat kabupaten di Sulsel susun strategi komunikasi percepatan penurunan stunting bersama Pemprov, UNICEF, dan mitra untuk dukung target Indonesia Emas 2045.
Kecamatan Plered yang berpenduduk 87.285 jiwa menempati rangking pertama jumlah balita yang mengalami stunting dengan rentang usia 2 bulan hingga 5 tahun.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai belum menunjukkan efektivitas dalam menurunkan angka stunting.
Penurunan angka nasional ini, salah satunya dipengaruhi oleh gencarnya penekanan stunting di Jawa Barat
Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Norman Nugraha menyebut kasus stunting di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2024 mengalami penurunan sekitar 9,5% dari tahun 2023 yang mencapai 24%.
DORONG peningkatan keterampilan masyarakat dengan berbagai cara sebagai bagian upaya membangun kemandirian setiap anak bangsa.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, langkah strategis untuk mengatasi sejumlah tantangan yang memicu kekerasan terhadap perempuan dan anak harus segera diterapkan.
Lestari Moerdijat mengatakan inisiatif masyarakat berkesenian harus mendapat dukungan demi melestarikan kebudayaan nasional yang mampu memperkuat identitas dan persatuan bangsa.
Upaya menjadikan riset dan inovasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional membutuhkan peta jalan yang jelas, mudah dipahami, dan disepakati pemangku kepentingan.
UPAYA memperkuat perlindungan perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan melalui pengintegrasian sistem antarlembaga terkait harus mendapat dukungan semua pihak.
Inisiatif untuk merevisi Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan mulai dicanangkan sejak 2023.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved